7 Parpol Desak Bawaslu Kab Melawi Selesaikan Sengketa Pemilu

54

MELAWI, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Adanya dugaan tindak pidana pemilu di wilayah Kabupaten Melawi medapaat desakan dari 7 Partai Politik, agar Bawaslu dapat segera menyelesaikan sengketa Pemilu. Minggu (05/05/2019) sekitar pukul 14. 00 wib sebanyak 7 PARPOL yang terdiri dari Partai, PERINDO, GERINDRA, PDIP, PKB, PAN, DEMOKRAT dan PARTAI GOLKAR Mendatangi kantor Bawaslu Kab Melawi.

Kedatangan sejumlah kader Parpol tersebut guna menuntut Bawaslu Kab Melawi agar bisa menjadi penyelenggara, Pegawas dan Wasit yang Jujur Bersih dan Adil serta berintegritas seperti yang tercantum dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945.

Pelanggaran dan adanya unsur kecurangan yang Terstruktur Sistematis dan Masif dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada tingkatan TPS, Beserta lemahnya fungsi Pengawasan Pemilu oleh Lembaga Pengawasan Pemilu.

Maka dari itu dapat kami simpulkan bersama bahwa proses penyelenggaraan Pemilu dan Hasil dari Pemilu Serentak tahun 2019 khususnya di Kabupaten Melawi tidak Konstitusional. Mengingat banyak terjadinya pelanggaran yang Menyimpang dari azas Pemilu dan Demokrasi yang berkeadilan dan berintegritas.

Karena hampir pada setiap Daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Melawi, terjadi keributan dan perselisihan antara Partai Politik peserta Pemilu maupun Calon Anggota LegisLatif peserta Pemilu tahun 2019. Hal ini terjadi dan diduga karena Penyelenggara Pemilu telah terkontaminasi dan mendapatkan intervensi oleh sebuah kepentingan tertentu.

Sebagai contoh hal ini terjadi pada Kasus penyelenggaraan Pemilu di TPS Desa Labang, Nusa Kenyikap, Batu Buil di Kecamatan Belimbing, Kasus Penyelenggara Pemilu di Kecamatan Ela dan Menukung, Kasus Penyelenggaraan pemilu di TPS 01 dan TPS 02 Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan.

Atas dasar ini kami selaku Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu tahun 2019, dan pengurus Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 membuat pernyataan sikap bersama, sebagai berikut, “Kami menolak hasil PEMILU tahun 2019 di Kabupaten Melawi” khususnya hasil pemilihan pada tingkat DPRD Kabupaten/ Kota karena tidak Konstutional dan Cacat Hukum.

Kami meminta dan mendesak lembaga penyelenggara Pemilu maupun lembaga pengawas Pemilu dan unsur terkait untuk mengusut tuntas (Sampai keRanah Pidana) kepada para pelaku pelanggaran Pemilu.

Seperti kasus OTT Money Politik yang telah terjadi,bahkan sampai di beritakan oleh media elektronik tingkat Nasional. Dan para penyelenggara Pemilu dari tingkat TPS sampai PPK yang sudah terkontaminasi oleh kepentingan pihak tertentu ujar salah seorang juru bicara gabungan PARPOL tersebut diatas.

Dengan kedatangan para pengurus parpol tersebut, diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi JOHANI,Spd. Dalam pertemuan tersebut penuh dengan perdebatan perdebatan seputar apa yang menjadi tuntutan.

Namun Johani,Spd selaku Ketua Bawaslu Kab Melawi menjelaskan apa yang sudah terjadi itu semua sudah dilakukan sesuai aturan dan Undang Undang. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu diluar kontek dan aturan yang berlaku, ucapnya. (ddk kabiro Melawi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini