08/11/2022
Post Visitors:28

foto_net/fbn
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok

FBN – JAKARTA || Masalah penyerobotan lahan milik masyarakat yang dilakukan oleh oknum pejabat Pemerintah sering sekali terjadi, terkadang Pemerintahpun sering melanggar prosedur dalam menjalankan proses atau mekanisme pengadaan projek melalui tender yang telah di anggarkan oleh Pemerintah itu sendiri, akibatnya banyak projek besar yang di prakarsai oleh Pemerintah, mangkrak bagaikan bangkai bangunan yang terbunuh oleh konspirasi jahat.

Contoh saja pada kasus yang sedang terjadi antara Pemprov DKI dengan seorang warga pensiunan Tentara Nasional Indonesia yang bernama Kolonel (Purn) Benny Antoro dan kasusnya saat ini sedang di tangani oleh pengacara Cowboy bersama Law Firm M. Firdaus Oiwobo SH & Partner.

Baru baru ini terjadi lagi kasus dugaan penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat Pemerintah DKI Jakarta, dugaan penyerobotan ini berawal dari adanya projek normalisasi atau pelebaran kali Pesanggrahan Kebun Jeruk Jakarta Barat. Saat itu pemerintah DKI Jakarta mentenderkan projek Pelebaran Kali Pesanggarahan tersebut, dengan dalih untuk mengurangi resiko banjir di Jakarta.

Namun ada hal yang tidak patut disini, dikarenakan ada tanah warga yang di serobot tanpa ijin kepada pemilik lahan yang sesungguhnya, pemerintah DKI Jakarta di anggap bertindak semena mena dan melakukan dugaan Mal Administrasi saat berlangsungnya projek pelebaran kali pesanggrahan tersebut.

Tanah seluas 1.2 hektar milik Kolonel (Purn) Benny Antoro dengan nilai ratusan milyar ini diduga digelapkan oleh Pemda DKI dengan keji.

Bagaimana tidak dikatakan keji, karena saat projek pelebaran kali tersebut pemilik tanah dengan nomer sertifikat 15 ini, sedang dalam kondisi sakit struk dan saat itu Kolonel Benny Antoro masih berdinas di Batalyon Zeny Tempur.

Benny Antoro mengemukakan kekecewaannya kepada Pemprov DKI yang semena mena tanpa hak melakukan kegiatan projek di atas tanah miliknya yang telah dibeli lunas dari Alm. H. Sanusi Husen tanpa ijin.

Tanah tersebut dibeli lunas dari H. Sanusi Husen senilai 40 Milyar dibayar kontan oleh Benny Antoro dengan bukti akta pengikatan jual beli nomer 30, dan kwitansi pembayaran lunas, namun sayangnya saat Kolonel Benny ingin menaikan status tanah tersebut menjadi Sertifikat, dirinya keburu terserang penyakit struk sehingga mengharuskan dirinya dirawat di rumah selama beberapa tahun.

Kolonel (Purn) Benny Antoro mengaku bahwa dana untuk membayar tanah tersebut didapatnya dari orang Tionghoa yang pernah ditolongnya.

Saat team intelmedia.co dan fokusberitanasional.net menyambangi kediaman pengacara Cowboy, sabtu (19/12/20) untuk dimintai keterangan dan pendapatnya terkait perihal dugaan penyerobotan tanah tersebut, M. Firdaus sangat menyayangkan pihak Pemprov DKI melakukan penyerobotan atas tanah milik kliennya tersebut.

Tanah yang berlokasi di belakang komplek Permata Hijau 2, Rt 007 Rw 002 Jalan Persatuan Amal Mulia Kampung Baru Kelurahan Sukabumi Selatan Kebun Jeruk Jakarta Barat ini merupakan tanah sah milik Kolonel (purn) Benny Antoro, menurutnya Pemprov DKI patut diduga melakukan tindakan Mal administrasi dan patut juga di curigai ada tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme pada projek pembuatan pelebaran Kali Pesanggrahan yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat Pemprov DKI.

“Saya mencium adanya bau konspirasi busuk pada projek pembangunan dan pelebaran Kali Pesanggrahan kali ini, karena banyak kejanggalan yang terjadi disini, projek ini diduga syarat dengan korupsi.”

Ada kecurigaan kami tentang terjadinya dugaan korupsi di projek tersebut, menurut saya karena masih banyak beton beton untuk jembatan diduga matrial sisa pembangunan projek tersebut di lahan tanah milik klien kami yang nilainya menurut saya bisa mencapai Milyaran rupiah.

Ditambah lagi dengan adanya penyerobotan tanah milik klien kami Benny Antoro yang saat ini sedang berjuang melakukan upaya hukum bersama Law Firm kami.

Atas permintaan klien kami ini, kamipun sudah memberikan tembusan surat somasi kepada pihak Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombusdman bahkan kepada Presiden Republik Indonesia. Agar pihaknya pro aktif dan memperhatikan permasalahan ini, karena menurut saya ini merupakan salah satu permasalahan serius dibangsa ini.

Isi somasi kamipun agar Pemprov DKI segera membayarkan ganti rugi tanah milik klien kami tersebut yang sesuai harga pasaran saat ini.

Dan dalam somasi dituangkan permintaan tegas dari kami agar Pemprov DKI Jakarta segera mencabut plang papan nama milik Pemprov DKI yang bunyinya mengklaim lagi tanah milik klien kami seluas kurang lebih 9000 meter adalah milik Pemprov DKI.

Menurut saya ini penzaliman yang luar biasa terhadap klien kami yang notabene seorang yang baru purnawirawan dari Tentara Nasional Indonesia karena sakit struk. Bisa di bayangkan bahwa seorang yang mempunyai pangkat dan kedudukan saja masih bisa di kelabui oleh oknum pejabat Pemprov DKI, apalagi rakyat biasa.

Bisa dibayangkan bahwa sebuah projek lumayan besar anggarannya kok menggunakan kekuasaan dengan seenaknya membuat projek di atas tanah milik warga tanpa mengindahkan sertifikat Hak milik yang dimiliki oleh warga tersebut.

Saya berharap besar kepada Aparat Penegak Hukum atas kejadian yang menimpa klien kami” ujar pengacara Cowboy atau yang mempunyai nama asli M. Firdaus Oiwobo SH tersebut.

Team intelmedia.co dan fokusberitanasional.net menyempatkan diri mewawancarai warga sekitar tanah tersebut, warga bernama Eko menjelaskan bahwa projek pelebaran Kali Pesanggrahan tersebut dilaksanakan pada era Gubernur Ahok. (Red)

%d blogger menyukai ini: