Dugaan Pungli Program PTSL “Kejari Karawang Diminta Periksa Kades Sukasari”

59

KARAWANG, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Dalam rangka mencapai target pemerintah pusat sampai tahun 2025 seluruh bidang tanah sudah tersertifikasi, pemerintah membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program peraturan dan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang di tunjuk oleh Presiden Ir.H Joko Widodo melalui tiga kementerian diantaranya Kementerian ATR/ BPN, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tertanggal 22 Mei 2017 Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017, mengenai Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah PTSL sebesar Rp. 150 ribu/bidang. Ucap Kepala BPN Karawang Hadiat Sondara, kepada Fokus Berita Nasional.

Maraknya Pungutan Liar (pungli) di desa-desa membuat masyarakat resah, bahkan setelah dibentuknya Peraturan Persiden No.87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih (saber pungli) banyak oknum pemerintah desa yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Untuk itu, Kepala BPN Karawang menegaskan agar masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika menemukan hal tersebut. Lebih lanjut hadiyat, untuk aparat pemerintah desa yang terlibat pungutan liar akan diproses secara hukum sesuai peraturan yang berlaku

Menurutnya pihak BPN tidak memiliki wewenang pengawasan sampai ke tingkat desa. Soalnya, pemberkasan persyaratan PTSL memang diperbolehkan untuk dilakukan secara kolektif oleh pemerintah desa setempat. Jika ada penyelewengan atau Pungutan Liar di tingkat desa, serta pemerintah di tingkat kecamatan
pihak BPN menegaskan, kepada elemen masyarakat dan Pers diharapkan berperan aktif untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan Program PTSL di tingkat desa.

Jika ditemukan bukti adanya pelanggaran, memungut uang lebih dari Rp. 150.000 segera melapor ke Pihak Berwenang, ungkapnya kepada FBN, berharap aparat Kepolisian serta Pemerintah Daerah untuk memperketat pengawasan terhadap penyelewengan Program PTSL di tingkat desa.

Penelusuran Fokus Berita Nasional – di temukan adanya dugaan Pungutan Liar (alias pungli) yang dilakukan Kepala Desa Sukasari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Untuk memperluas informasi dan Investigasi di lapangan FBN pada hari Rabu (24/04/19 ) mencoba menyambangi masyarakat Dusun 1 dan Dusun II Cikuda Desa Sukasari, saat di wawancara FBN, dengan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanggapan masyarakat desa Sukasari, menurutnya dengan adanya Proram PTSL kami atas nama masyarakat banyak terima kasih kepada Pemerintah hususnya Kepada Kepala Desa Sukasari H. Sacim.

Menurut keterangan Perangkat desa Sukasari, bahwa Desa Sukasari pada tahun 2018 mendapat bantuan Program PTSL kisaran 900 bidang tanah darat dan sawah, untuk biaya administrasi pengurusan yang di pinta berfariasi ada yang dipungut Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 perbidangnya.

Kebetulan hari ini Rabu (24/04/19) kami bersama 30 orang lainnya akan mengambil SERTIFIKAT ke kantor BPN Karawang, namun kami merasa kecewa kepada oknum kepala dusun, pasalnya waktu kami didaftar sebagai calon peserta Program PTSL sudah di pungut sebanyak tersebut, sekarang mau mengambil Sertifikat oleh oknum Kepala Dusun harus membayar lagi, dengan kisaran uang berfariasi ada yang 500.000 ada juga yang 1 juta rupiah, kami harus bilang apa daripada SERTIPIKAT kami tidak bisa diambil ya dengan sangat terpaksa kami membayar, ungkapnya kepada FBN.

Namun kami merasa kecewa kepada oknum kepala dusun pasalnya waktu kami didaftar sebagai calon peserta Program PTSL sudah di pungut sebanyak tersebut sekarang mau mengambil Sertipikat oleh oknum Kepala Dusun harus membayar lagi, dengan kisaran uang berpariasi ada yang 500.000 ada juga yang 1 juta rupiah, kami harus bilang apa daripada SERTIPIKAT kami tidak bisa diambil ya terpaksa kami membayar ungkapnya kepada FBN.

Sementara dengan adanya perihal dugaan pungutan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa, ditanggapi oleh Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kabupaten Karawang, Pestamin Sinaga mengatakan kepada Fokus Berita Nasional “Pentingnya peran serta dan semua elemen masyarakat dan Media Masa, Tertuang dalam UU No.71 tahun 2000 tentang peranserta masyarakat dalam mewujudkan penyelenggara pemerintah yang baik dan bebas KKN. serta UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Keputusan Mentri Pedayaguna Aparatur Negara Nomor : KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat Peraturan Persiden No.87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih (Pungli).

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang aktif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas KKN.

Kami meminta kepada Kasi Pidsus Kajari Karawang agar segera melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum, terkait dengan adanya pengaduan masyarakat yang didugaan adanya Pungli dana PTSL, agar tanpa tebang pilih bagi para oknum yang terlibat Pungutan Liar (Pungli) yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

Membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangannya, Menerapkan Hukum sesuai dengan ketentuan dan perataturan perundang-undangan dengan tetap konsisten Terhadap setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Segera Memanggil dan memeriksa Oknum Kepala Desa Sukasari (H. SACIM) beserta oknum Kadus Ali dan Kadus Doyo dan memeriksa siapapun yang diduga terlibat di dalamnya. Dengan tetap mengacu pada “azas praduga tak bersalah” kami berharap agar pihak-pihak yang ber kompeten yang dalam hal ini Kasi Pidsus Kajari Karawang agar segera melakukan tindakan Hukum sesuai dengan kewenangannya. Terang Sinaga. (Rachmat Kabiro Karawang)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini