oleh

Agar Tak Terlalu Sering Hamburkan APBD, TAPD dan Banggar Diminta Evaluasi Anggaran Seremonial OPD

FBN # KARAWANG – Agenda acara seremonial Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Sertijab Kadinkes) Karawang yang awalnya akan digelar disalah satu hotel bintang lima, kemudian berganti lokasi diaula kantor Dinkes Karawang, karena pasca beredarnya surat undangan yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinkes Karawang dihujani kritik dari berbagai elemen masyarakat.

Selain dianggap tidak konsisten dengan penekanan penularan wabah virus corona, acara tersebut juga dianggap tidak berempati terhadap ekonomi yang sedang dirasakan oleh masyarakat karena dampak Pandemic Covid – 19.

Setelah sekian banyak yang mempersoalkan, kali ini giliran pemerhati politik dan pemerintahan yang juga aktivis salah satu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Andri Kurniawan yang angkat bicara. Diungkapkannya, “Selalu begitu yang terjadi. Ketika sudah viral, ramai dan dipersoalkan oleh masyarakat, baru dibatalkan! Coba kalau tidak viral, tidak mungkin berpindah tempat,”

“Seharusnya kalangan pejabat yang diberikan kewenangan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang notabene bersumber dari uang rakyat memiliki rasa empati yang tinggi terhadap kondisi ekonomi masyarakat, tidak mungkin mengagendakan acara yang hanya sekedar seremonial dihotel berbintang seperti itu,” Sesal Andri. Sabtu, (05/06/2021).

Dijelaskannya, “Ada pun batalnya mengambil lokasi ditempat mewah tersebut, dikarenakan derasnya kritikan dari masyarakat. Dalam hal ini saya tidak mau mengomentari terkait Protokol Kesehatan (Prokes), karena mereka para pejabat Dinkes tentu lebih paham dan lebih mengerti cara mengantisipasi penyebaran Covid – 19,”

“Saya lebih fokus pada efisiensi penggunaan APBD. Dari pada dipergunakan untuk acara seremonial begitu, lebih baik jadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang kembali ke Kas Negara atau dipergunakan untuk kepentingan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi kepentingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lebih baik lagi untuk kepentingan rakyat,” Tegas Andri.

“Hal ini menjadi persoalan serius yang harus diperhatikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang dalam meloloskan permohonan anggaran seremonial masing – masing OPD,” Desaknya.

“Kedepan, untuk anggaran yang bersifat seremonial sebaiknya diperkecil dan dipangkas saja. Bagi TAPD dan Banggar ketika membahas anggaran, tidak perlu menjadi prioritas untuk disetujui serta diloloskan anggaran – anggaran seremonial seperti itu,” Ujar Andri.

“Padahal selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang sering kali mengeluhkan soal repotnya anggaran karena adanya refocusing atau pergeseran APBD untuk penanggulangan Covid – 19. Tapi kok masih saja ada OPD yang mau menggelar acara seremonial dihotel berbintang,” Pungkasnya. (Topan)

Komentar

Fokus Berita Nasional