08/17/2022
Post Visitors:24

FBN – KARAWANG || Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 terus bergulir. Untuk masa pendaftaran calon saja hanya tinggal menghitung hari, yakni tanggal 4 – 6 September 2020. Selanjutnya penetapan paslon tanggal 23 September 2020 dan pengambilan nomor urut paslon tanggal 24 September 2020. Untuk masa kampanye mulai tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020 mendatang.

Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi para calon petahana yang maju kembali pada Pilkada sekarang. Tentu akan ada kekosongan jabatan serta kepemimpinan seperti di Karawang, karena Bupati dan wakilnya sama – maju di kontestasi politik

Pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan ketika di konfirmasi perihal akan adanya kekosongan kepemimpinan di Karawang menjawab dengan lugas. “Tidak harus bingung soal kendali pemerintahan karena nanti akan ada Penjabat Plt dari Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).”,

Sebagaimana ketentuan aturan, calon petahana yang akan maju pada Pilkada 2020 harus cuti selama masa kampanye, yakni selama 71 hari.

Dengan demikian, menurut dia, di perlukan adanya Plt Kepala Daerah untuk masing – masing daerah yang pemimpinnya menjadi peserta Pilkada Tahun ini.

Andri menyebut, masa cuti petahana yakni mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.

“Pada 23 September penetapan pasangan calon, lalu 26 September mulai masa kampanye hingga 5 Desember. Itulah maka petahana harus cuti,” ucap dia.

“Berhubung di Karawang Bupati dan wakilnya sama – sama maju Pilkada, harus ada Plt dari Pejabat Tinggi Pratama Eseloneringnya setingkat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota atau setingkat Kepala Dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Kecuali salah satu di antaranya tidak maju kembali. Bisa Bupati memimpin terus, atau kalau wakilnya tidak maju, tentu Plt Bupati akan jatuh ke wakil.”, Jelasnya.

“Namun hemat saya, untuk Plt Bupati Karawang sebaiknya Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak perlu menunjuk Plt dari Kepala Dinas Pemprov Jabar. Sebaiknya Sekda Karawang saja, toh sama – sama Pejabat Tinggi Pratama dan Eseloneringnya pun sama dengan Kepala Dinas di Pemprov.”, Saran Andri.

“Toh hal tersebut pernah terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat (Sumbar), yaitu pak Yendri To­mas. Beliau selaku Sekda bisa jadi Plt Bupati.”, Ungkapnya.

“Yang mendasari alasan saya menyarankan sekaligus meminta Plt Bupati Karawang agar Sekda, pertimbangannya adalah supaya tidak perlu ada proses adaptasi dulu. Karena Sekda selaku Panglima ASN di Karawang, sudah dapat di pastikan sangat memahami segala sesuatunya soal Karawang. Berbeda ketika mengambil Plt dari unsur birokrat Pemprov. Tentu harus ada adaptasi terlebih dahulu.”, Pungkasnya.

*TOPAN*

%d blogger menyukai ini: