Antisipasi Kebocoran Pajak dan Kerusakan Lingkungan, Lembaga KPK “Minta Penegak Hukum Tindak Tegas Pengusaha Galian C Nakal”

FOKUS BERITA NASIONAL | SULAWESI UTARA – Antisipasi Terjadinya Kebocoran Pajak Serta Kerusakan Lingkungan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi L-KPK, Minta Penegak Hukum Tindak Tegas Pengusaha Galian C.

Tambang adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian.

Adapun usaha pertambangan telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang diperjelas secara rinci melalui sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) diantaranya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Saat ini hasil tambang mineral logam yang menjadi primadona adalah jenis emas, tembaga, nikel, bauksit, batubara, dan yang tidak kalah pentingnya juga yakni komoditas jenis batuan guna memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur.

Misalnya saja pembuatan sarana jalan, jembatan, talut, drainase, perumahan serta pembangunan gedung perkantoran. Dalam perkembangannya aktivitas penambangan batuan, ini lebih dikenal dengan galian C.

Seiring dengan itu pula terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan dan telah diubah berdasarkan UU No 4. Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi bahan batuan.

Dari data yang berhasil dihimpun sekitar 360.776,89 Ha lahan di Provinsi Sulawesi Utara, telah difungsikan sebagai areal penambangan yang dikelolah oleh kurang lebih 122 perusahaan.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan tersebar diseluruh kabupaten/kota begitu pula di Kota Tomohon, tercatat baru enam pemilik lahan yang mengantongi (IUP), akan tetapi menurut sumber dilapangan menyebutkan, ada beberapa bahkan puluhan yang sekarang ini sedang melakukan eksploitasi dan diduga tidak memiliki izin atau penambangan tanpa izin (PETI).

Terkait permasalahan tersebut, seperti dikatakannya kepada awak media Fokus Berita Nasional.com. Rabu (13/2/2019) Kabid Pertambangan Umum Dinas ESDM Prov Sulut Jefri Runtuwene SE MSi menjelaskan, mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Bahwa perizinan dikeluarkan langsung oleh Dinas ESDM Provinsi.

Setelah melewati mekanisme, dan jika kedapatan ada pelaku penambangan tanpa izin (PETI) di Sulut termasuk di Kota Tomohon, pihaknya akan melakukan tindakan tegas, tentunya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Pengurusan izin tambang, semuanya dikeluarkan oleh provinsi, setelah mempelajari rekomendasi bupati/walikota. Bilamana ditemukan pengusaha nakal, terlebih jika tidak mengantongi izin, kami akan langsung bertindak yang sebelumnya melakukan koordinasi dengan kepolisian dan TNI bersama pihak terkait lainnyaā€¯ tegasnya.

Secara garis besar perusahaan pertambangan di seluruh Indonesia, sebelum melaksanakan eksplorasi maupun eksploitas, harus memenuhi persyaratan yang dilengkapi beberapa dokumen, antara lain upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Serta sanggup mengadakan reklamasi, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010, sudah melakukan penelitian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999. Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Serta telah memiliki sejumlah perijinan yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Dinas ESDM Provinsi. Sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Izin-izin yang dimaksud yakni Izin Lingkungan Setempat (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) dan Tanda Daftar Perusahaan. (Red-FBN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *