oleh

Apresiasi DPRD Tunda Paripurna LKPJ Bupati Bekasi, JAPMI Minta Jangan sampai Ada Politik Dagang Sapi !!

FBN # KABUPATEN BEKASI – Jaringan Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Bekasi (JAPMI) mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, kerana telah Mengambil sikap dan memutuskan untuk menunda Rapat paripurna Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun Anggaran 2020.

Menurut Ketua JAPMI Mat Atin Akrab di sapa Ujo, dengan di tundanya Rapat paripurna tersebut DPRD telah menjalankan marwahnya sebagai Mandataris Masyrakat Kabupaten Bekasi, Kami yakin kepercayaan publik Kepada DPRD Kabupaten Bekasi semangkin menguat.

Ditengah krisis kepecayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, tindakan DPRD Kabupaten Bekasi dengan mengambil sikap untuk lebih mendengarkan suara masyarakat terkait LKPJ Bupati Bekasi tahun anggaran 2020 seperti oase di tengah padang pasir.” Kata Ujo Senin (31/05/21)

Selain itu, Sambung Ujo,” JAPMI juga meminta kepada DPRD untuk memberikan Informasi secara terang benderang kepada masyarakat terkait penundaan Rapat paripurna LKJP Bupati Bekasi pada tanggal 28 Mei 2021 kemarin,”tegasnya.

“Karena menurut Ujo,”Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pasal 19 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima,”Ujarnya.

Artinya Ujo Kembali Menegaskan,” Selama waktu yang telah di tatapkan oleh aturan tersebut, DPRD melalaui Pansus telah menyiapkan agenda atau tahapan pembahasan terkait LKPJ Bupati Bekasi dengan pihak – pihak eksekutif, karena pembahasan LKPJ Bupati merupakan salah satu bentuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, maka DPRD di bantu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 208 ayat (1) Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah,”Ucap Ujo.

Ujo kembali mengulas dan menela,ah statement Anggota DPRD Kabupaten Bekasi melalui pemberitaan media tersebut yang mengatakan penunda,an LKPJ Bupati Bekasi tahun anggaran 2020 ada data yang belum tajam.

“Kan menurut statement Anggota DPRD Kabupaten Bekasi melalui pemberitaan di media pasca penundaan rapat paripurna kemarin menyatakan, Bahwa pihak dari eksekutif yang berkompeten diundang tidak pernah hadir terkait pembahsan LKPJ Bupati Bekasi tahun anggaran 2020, kedua data yang disajikan belum tajam,”Ulasnya.

Maka bisa kami tafsirkan bahwa ada aturan-aturan yang berlaku yang dilanggar oleh Pihak eksekutif jika dalam 30 hari Pembahasan yang di lakukan dan DPRD Kabupaten Bekasi belum mendapatkan keterangan dan penjelasan yang transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif, terkait LKPJ Bupati Bekasi tahun Anggaran 2020,”Kata Ujo.

“Kedua jika dalam proses Pembahasan LKPJ Bupati Bekasi tersebut, DPRD Kabupaten Bekasi menyakini ada pelanggaran yang di lakukan eksekutif, kami sebagai masyarakat Meminta DPRD untuk menggunakan hak -hak nya sebagai repersentasi dari rakayat, Baik itu hak Interflasi ataupun hak angket, guna melakukan peyelidikan terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Daerah yang terkesan tidak serius dalam menyampaikan dan meberikan Informasi terkait kebijkan anggaran.

Dan apabila DPRD Kabupaten Bekasi tidak melakukan langkah-langkah tersebut, kami kawatir dan menyakini citra DPRD Kabupaten Bekasi menjadi akan tambah buruk di mata masyarakat Kabuapten Bekasi, karena anggapan dari masyarakat bahwa Penundaan rapat paripurna LKPJ Bupati Bekasi tahun Anggaran 2020 yang di laksanakan pada tanggal 28 mei 2021, hanya untuk menaikan nilai Bargaining dan mengulur waktu untuk melakukan lobi – lobi politik dagang Sapi,”Ucapnya. (R3d)

Komentar

Fokus Berita Nasional