BATUBARA, FOKUS BERITA NASIONAL | Lahan seluas 12 hektar (ha) di Desa Kwala Gunung, Kecamatan Lima Puluh yang merupakan pelepasan lahan perkebunan PT Kwala Gunung (KG), hingga kini belum dapat dikuasai seutuhnnya.

Pasalnya, hingga kini Pemkab Batubara belum memiliki sertifikat atas tanah tersebut.

Ka BPKAD Pemkab Batubara melalui Kabid Asset Rahmad Santoso, SE saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (10/7/19) di depan kantor DPRD Batubara menjelaskan, lahan seluas 12 ha pelepasan dari PT KG belum bisa dikuasai seutuhnya, karena tapal batasnya belum jelas diketahui.

“Lahan seluas 12 Ha itu belum diketahui dimana titik koordinatnya. Kepala Desa dan Kepala Dusun saya tanya tidak mengetahui dimana titik batu nol nya, sehingga hal ini menjadi kendala untuk menerbitkan sertifikatnya”,ujarnya.

Meski begitu kata Rahmad, ia terus berupaya dan akan kembali berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan dan pihak PT KG terkait titik nol dan batas lahan.

Rahmad membenarkan pelepasan lahan seluas sekitar 12 ha tersebut juga termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 65/HGU /KEM-ATR/ BPN/2017, tanggal 22 Juni 2017.

Amatan wartawan, berdasarkan copy SK Menteri tersebut, 142,37 hektar lahan dikeluarkan dari HGU PT KG terbagi dari 26,78 hektar untuk transmisi PLN dan PT Inalum, 1,31 untuk jalan umum, 3,22 hektar untuk rel KA, 0,87 hektar untuk makam keramat, 0,19 hektar untuk Sekolah Dasar (SD), 0,44 hektar garapan/sawit, 67,68 hektar garapan sawah dan ladang dan 29,88 areal diklaim kelompok tani Tanjung Bunga.

Reporter: Supriadi

By

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *