12/05/2022
Post Visitors:70

KABUPATEN BEKASI – FBN | Banyaknya posisi jabatan kosong di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah / Organisasi Perangkat Daerah (SKPD/ OPD) dilingkungan Pemkab Bekasi.

Menunjukan bahwa Bupati Bekasi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tidak peduli dengan adanya hal itu. “harusnya, sejak dilantik jadi Bupati Bekasi definitif kekosongan itu harus segera di isi.

Inikan tidak dan bahkan yang kosong malah bertambah” demikian dikatakan Pendiri LSM Jendela Komunikasi (Jeko) yang sehari harinya dipanggil Bob. Kamis ( 2/7/20 )

“coba lihat, simak dan perhatikan jalannya roda organisasi pemerintahan di Pemkab Bekasi itu aneh tapi nyata. Kekosongan posisi jababat ada sekitar 100 lebih” kata Bob.

Menurut catatannya, ada 100 lebih kursi eselon IV (Kasie, Kasubag) yang posisi jabatannya kosong. Kemudian 30 lebih kursi eselon III (Sekdin, Kabid, Kabag, Sekcam) yang posisi jabatannya juga masih kosong. Bahkan, yang lebih tragisnya ada 5 kursi eselon II (Kadin, Kaban, Sekwan, Pol PP, Staf Ahli) yang posisi jabatan definitifnya kosong dan ditunjuk Plt. (pelaksana tugas)

Dijelaskannya, dengan adanya hal itu sangat berpengaruh terhadap kurang maksimalnya pelayanan, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun aneh tapi nyata, Pemkab Bekasi mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2019 dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Provinsi Jawa Barat.

“Regulasi nya ada dan sangat jelas. Perangkat dan aparaturnya ada dan komplit. Tapi, kenapa dikosongkan. Ini kan aneh,” tutur Bob.

Dengan adanya kekosongngan yang dibiarkan itu menunjukan bahwa Bupati Eka kurang serius dalam mempimpin dan menjalankan roda organisasi pemerintahan di Kabupaten Bekasi.

“Contoh, posisi jabatan KASAT POL PP sudah setahun ini dijabat Plt, begitu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup,” ucap Pendiri LSM JEKO.

Posisi jabatan Plt itu sipatnya sementara, selain itu tidak memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan strategis di OPD yang dipimpinnya. Bahkan ada tenggang waktu lamanya Plt itu memimpin OPD yakni maksimal 6 bulan.

“Masa jabatan Plt itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisisan Pimpinan Tinggi, baik itu Tama, Pratama, dan Madya,” kata Bob.

Bob juha menjelaskan, sesuai aturan jabatan Plt itu tidak bisa lebih dari tiga bulan dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan lagi. Dimana sebelum masa enam bulan tersebut habis, harus ada proses pengisian jabatan yang segera dipersiapkan terutama untuk eselon IIB.

Bahkan, dalam aturan itu juga disebutkan pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh) dilarang membuat kebijakan strategis dan merombak pegawai di instansinya masing-masing.

“pejabat yang menjadi Plt maupun Plh dilarang mengeluarkan kebijakan strategis seperti masalah anggaran ataupun merombak pegawai. Di Pemkab Bekasi hal itu terjadi tapi stakeholder khususnya wakil rakyat kenapa diam dan tidak mau mendorong hal itu. Ini bentuk pelanggaran” kata Bob. ( Red )

%d blogger menyukai ini: