Bawaslu Melawi Amankan Tim Caleg Yang Diduga Money Politik

55

MELAWI, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Melawi Johan, Spd menyatakan pihaknya menemukan adanya dugaan politik uang / money politics pada masa tenang jelang pemilihan umum (Pemilu) 2019 Temuan itu ada di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi daerah pemilihan (Dapil) 2 Ella-Menukung saat di konfirmasi awak media rabu (117/4/2019) pukul 20.00 wib di kantor Bawaslu jln Kota Baru KM 4 Nanga Pinoh.

Temuan tersebut dilakukan Bawaslu Melawi pada saat pengawasan masa tenang pemilu 2019 selasa, (16/04/2019) pukul 22 :.00 malam.

“ Kami menemukan adanya warga masyarakat yang mengunakan kendaraan roda dua dengan membawa tas ransel didalam tas ransel tersebut berisi uang tunai sudah di masukan masing-masing kedalam amplop dengan pecahan 100 ribu dan 50 ribu, masing-masning amplop itu total 250 ribu. Banyaknya amplop 324 lembar , jadi total uang yang kita amankan sebesar Rp.81 juta lebih,” kata ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Melawi Johan, Spd kepada wartawan (17/04/19).

Dikatakan ketua bawaslu melawi Johani, Spd dengan total uang Rp 81 juta lebih sekian tersebut akan diserahkan kepada tim pemenangan caleg yang bersangkutan untuk daerah pemilihan dapil 2 di kecamatan Ella Hilir dengan sasaran mereka yang berdomisili desa Nanga Ella dan desa Penemuan kec ela hilir.

“ Kalau dari nama partai di daerah dapil 2 Ella dan menukung caleg nomor urut 1 dari partai nomor urut 5, itu yang hanya bisa saya sampaikan,” katanya.

“menyoal politik uang atau money politics johani,spd ketua bawaslu Melawi jg mengungkapkan, pihaknya masih terus melakukan pengumpulan data dan informasi. Namun, temuan tersebut sudah dilanjutkan Gakumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang tedapat di dalamnya ada unsur kepolisian serta kejaksaan.

“Penindakan terkait dugaan politik uang diatur sesuai dengan Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Pada pasal 278 disebutkan pada masa tenang, peserta,pelaksana dan tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, memilih calon anggota Dewan Pimpinan Daerah tertentu.

“Praktek politik uang atau money politics termasuk dalam pelanggaran tindak pidana seperti diatur didalam pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Pemilu dengan Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta rupiah Ucapnya. (didik kabiro Melawi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini