11/30/2022
Post Visitors:59

MELAWI,KALBAR – FBN || Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Melawi mengelar bimbingan teknis penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di room meeting hotel nite & day Cantika Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi,”Jumat (25/09/2020)

Adapun bimtek tersebut diberikan kepada 66 anggota panwaslu kecamatan Se-kabupaten Melawi. bimtek yang diselenggarakan sehari, di hadiri Hawad Sriyanto,S.H selaku Kordiv. Penyelesaian sengketa dan proses Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sebagai narasumber utama.

Dikatakan Hawad, bimtek ini merupakan pembekalan terhadap panwaslu kecamatan terkait adanya tugas baru yang diberikan kepada panwascam mengenai penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan (PSAP) pilkada di tingkat kecamatan dan desa.

“Bimtek ini merupakan pembekalan terhadap anggota panwascam, terkait tugas mandat baru dalam upaya penyelesaian sengketa di tingkat kecamatan, di dalam UU nomor 10 tahun 2016 itu yang namanya penyelesaian sengketa itu adalah putusan, sementara dalam penanganan pelanggaran itu bentuknya rekomendasi”.Ucap Hawad.

Disampaikan Hawad,bahwa putusan penyelesaian sengketa pada pemilihan itu ada dua. Pertama adalah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) antarapeserta dengan KPU/KPUD yang di tangani oleh Kabupaten dan Provinsi. Kedua, adalah Penyelesaian Sengketa Antarpeserta (PSAP) di pilkada 2020 di tingkat kecamatan.

“Panwascam akan diberikan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai hakim untuk menyelesaikan sengketa antarperserta di kecamatan dan desa tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal. Seringnya terjadi pelanggaran ini pada masa kampanye dan tempat kejadiannya adalah kecamatan dan desa”.Paparnya.

Dalam bimtek ini, Hawad mengatakan para peserta akan diberikan simulasi terkait PSAP. ada beberapa form isian yang wajib dikuasai panwascam kecamatan untuk menyelesaikan pelanggaran masa kampanye di kecamatan dan desa.dirinya juga berharap kepada panwascam yang telah mengikuti bimtek ini pada saat mengambil keputusan menghasilkan keputusan yang berkualitas atau baik dengan tidak merugikan para pihak perserta pemilihan.

“Dalam penyelesaian sengketa PSAP di kenal dengan musyawarah acara cepat, lama waktu penyelesaiannya secepat-cepatnya 1 hari,namun jika kondisi tidak memungkinkan bisa dilakukan maksimal 3 hari, yang dimaksud 3 hari disini harus memenuhi 3 kategori yaitu, tempat kejadian sulit di jangkau, tidak ada jaringan/alat komunikasi, bencana alam atau gangguan keamanan lain.”jelasnya.

Dikesempatan yang sama, ketua Bawaslu kabupaten Melawi, Johani mengatakan bimtek ini digelar karena adanya tugas baru bagi panwascam untuk menghadapi pilkada tahun 2020. Secara regulasi, kewenangan penyelesaian antar peserta tertuang dalam UU nomor 10 Tahun 2016 pasal 142 huruf (a) , pasal 143, pasal 144 ayat (4) dan Perbawaslu RI nomor 2 Tahun 2020 pasal 62 sampai pasal 66.

“Dengan adanya bimtek ini panwascam tidak perlu ragu lagi untuk menyelesaikan sengketa di wilayahnya karena telah dilindungi oleh undang-undang,Bimtek ini merupakan penguatan bagi panwascam pada saat terjun dilapangan nanti.”pungkasnya

(Dk/Dm/Awn)

%d blogger menyukai ini: