Beberapa Asosiasi Kontruksi di Melawi Gelar Pertemuan Bersama Awak Media

52

MELAWI, FOKUS BERITA NASIONAL | Beberapa Asosiasi Kontruksi di Melawi , Yakni Gapensi, Askonas dan Gapeksindo menilai pihak Pemerintah Kabupaten Melawi belum konsisten dan konsekuen dalam menjalankan amanat UU jasa kontruksi nomor 2 tahun 2017.

Beberapa persoalan yang disoroti pihak asosiasi seperti keterlibatan pihak asosiasi dalam pelaksanaan amanat undang undang jasa kontruksi yang saat ini sedang berjalan. Dalam undang undang jasa kontruksi nomor 2 tahun 2017, juga sangat jelas menerangkan apa saja yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten. Salah satunya mengadakan pelatihan bagi tenaga ahli terampil yang dianggarkan dalam APBD Melawi sesuai pasal 70.

” Dan Harus diakui memang, pihak Pemerintah Kabupaten Melawi kurang koordinasi dengan pihak asosiasi di Melawi dalam menerapkan Undang Undang Jasa Kontruksi tahun 2017, yang sudah diterapkan disejumlah daerah di Kalbar, ”ujar Ketua Askonas Melawi, Abang Sabirinsyah,Se kepada sejumlah wartawan di satu Cafe toegoe Nanga Pinoh, Senin (8/7/2019).

Persoalan yang lain ditemui, lanjut Sabirin dalam penerapan pasal 70 Undang Undang nomor 2 tahun 2017 terkait setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa kontruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

” Untuk di Melawi kita tidak tahu, apakah pihak pemerintah kabupaten serius dalam melihat hal ini. Karena setahu kami ,sampai sekarang di daerah Kabupaten Melawi belum ada tenaga kerja yg memiliki sertifikat kmpetensi,” ungkapnya.

Persoalan lain juga diungkapkan, Ketua Gapensi Melawi, Indra Fahrudi,a Md

” permasalahan sertifikat Badan usaha, juga harus menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten melawi,” ujarnya.

Indra menuturkan untuk di Melawi disinyalir banyak sertifikat badan usaha (SBU) yang sudah mati atau tidak diperpanjang dan tdk di registrasi. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada oknum oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan peluang tersebut dengan membuat SBU palsu.

Selain itu juga, banyak perusahaan dapat kontrak kerja namun sayanya tidak sesuai dengan kemampuan dasar. Hal ini dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kualitas dan mutu pekerjaan.

“Biasanya terjadi dalam paket Penunjukan langsung (PL). Perusahaan yang mengerjakan diluar kemampuan dasar,” ujarnya.

Sementara itu, Pengurus Gapeksindo Melawi, Abang Baharudin meminta kepada awak media di Melawi juga ikut bersama sama dalam mengawasi proyek proyek yang sedang berjalan di kabupaten Melawi, khususnya yang menggunakan dana pemerintah.fungsi pers juga mengawasi.

” Salah satu fungsi kontrol dari rekan rekan media, sangatlah penting. Tentu hal ini sangatlah diharapkan, untuk kemajuan daerah. Melalui kritikan, saran maupun pendapat. Dan kami pihak asosiasi sangat menyambut baik,” ucap pria yang akrab disapa Udin red.

Ia juga mengusulkan agar awak media yg ada di melawi yang memiliki legalitas jelas, agar juga dilibatkan dalam pengawasan kegiatan proyek proyek yang ada di Kabupaten Melawi.

“Kami dari sejumlah asosiasi, juga berencana akan menggandeng rekan rekan media di melawi sebagai mitra kerja untuk ikut terlibat proaktif dalam mengawasi proyek yang ada,”ujarnya.

Reporter: Didik

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini