Belajar Berdemokrasi Perlu Kesabaran, Logika, Norma dan Etika

56

BEKASI, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Belajar berdemokrasi tidaklah mudah dan boleh jadi mahal harganya. Dalam berdemokrasi perlu suatu ruang dan peluang kebebasaan untuk mengeluarkan pendapat, ekspresi, berorganisasi, dll yang dijamin oleh UUD dan peraturan perundangan. Demokrasi ditegakkan dengan adanya partai politik, Pemilu, dll. Seperti perhelatan Pemilu di Indonesia tahun 1914, 2019 membutuhkan anggaran puluhan triliun rupiah.

Belajar berdemokrasi membutuhkan kedewasaan, kebijaksanaan, keterbukaan, kejujuran dan integritas. Demokrasi yang semakin mapan membutuhkan asupan makanan yang atau kritik atau anti-tesis dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang punya komitment dan integritas terhadap kemajuan masyarakat dan negara.

Dikatakan Bagong Suyoto, Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS). kepada Fokus Berita Nasional.com, Jumat (17/5/2019).

Dalam berdemokrasi, para pemimpin negara tidak boleh anti-kritik dan kebal kritik. Maaf, kupingnya agak tebal, hatinya jembar, dan tetap terbuka saling komunikasi. Berbagai chanell dapat dimanfaatkan. Sebaliknya, mereka di luar pemerintah, jika dikritik harus dapat memahami dan menerima dengan logika sehat dan penuh kesabaran. Juga berani melakukan otokritik.

Kita hidup di negara kepulauan Indonesia memiliki nilai-nilai, norma, etika, folk, kultur dalam konteks antropologis dan sosialogis sudah membumi. Kita punya tata krama, sopan santun, anggah ungguh dan begitu pula dalam konteks religius yang ada di Indonesia, sangat menjunjung adab, sopan santun, dan budaya yang sangat tinggi nilainya. Hal-hal ini dimanifestikan dalam interaksi bermasyarakat dan bernegara. Para pemimpin dan tokoh harus memberikan contoh atau tauladannya. Semua diramu dalam Ideologi Pancasila. Ini hanya dipunyai dan merupakan keunggulan Indonesia di dunia ini. Berbanggalah dengan Indonesia.

Demikian pula orang-orang kecil atau rakyat kecil dapat memberi kritik dan input kepada penguasa. Setidaknya dapat menyapaikan penderitaan hidupnya, yang selama ini kurang beruntung, jauh dari akses pengambilan keputusan, suaranya tak terdengar, atau dalam posisi termarjinalkan.

Biasanya rakyat kecil hidup pada ruang atau rumah kecil dan lingkungan tercemar serta sanitasi amat buruk, seperti di pinggir rel kereta api, kolong jembatan, bawah tol, pinggiran pembuangan akhir (TPA) sampah, dll. Kehidupan mereka miskin dan sangat miskin karena income-nya kecil, daya tahannya ringkih. Akibat dampak harga-harga bahan pokok sehari-hari terus meroket dan menimbulkan efek domino.

Contoh harga beras pulen Rp 9.000-10.000/liter. Untuk keluarga besar, 6-8 anggota keluarga setidaknya butuh 3 liter sehari. Belum lagi untuk belanja sayuran, tempe tahu, ikan, minyak goreng, dll. Uang Rp 100.000 tidak cukup. Belum lagi, uang ongkos sekolah dan uang jajan anak-anaknya. Mereka bisa makan tiga kali sehari sudah sangat bagus. Bahkan ada rakyat yang makin nasi aking demi pertahankan hidup.

Oleh karena itu demokrasi Indonesia lebih baik memihak pada rakyat miskin dan sangat miskin. Negara kita sebaiknya mengarah pada negara kesejahteraan dengan birokrasi humanis. Tentu porsi arus utama kebijakan dan pelayanan publik itu adalah mengentaskan dan memberdayakan rakyat miskin dan sangat miskin. Energi para pemimpin dan tokoh kita lebih bijak difokuskan pada upaya-upaya mengatasi permasalahan kemiskinanan, pengangguran, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dll.

Kita harus peduli dan empati pada rakyat yang bermukim di lingkungan tercemar, kumuh, sangat bau, penuh belatung dan lalat. Mereka itu hidup bersama istri dan anak-anaknya yang masih balita. Padahal alat-alat reproduksinya sangat rentan. Kondisi kehidupan mereka sangat memilukan, dan setiap hari kita melihatnya dengan mata telanjang. Siapa yang bisa hidup seperti pemulung?! Negara dan orang kaya di Indonesia harus menempatkan persoalan menjadi agenda pembangunan nasional!?

Kita harus dapat menjaga iklim demokrasi dan keterbukaan yang semakin mapan sejak angin reformasi berhembus di Indonesia tahun 1999. Kita sudah lepas dari transisi otoriterisme menuju demokrasi rakyat. Siapa saja harus memupuk tumbuhan demokrasi dan keterbukaan bagian dari good governance! Dalam konteks lebih maju: Environment Good Governance. Biarkanlah demokrasi Indonesia tumbuh dengan penuh warna bersama kekuatan dan kedaulatan rakyat, termasuk penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia (human rights). red**

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini