09/25/2022
Post Visitors:37
Dalam orasinya Mahasiswa menilai Kejari Pelalawan lamban menyelesaikan denda pidana PT PSJ sebanyak 5 Miliar pembayaran denda berdasarkan PERMA Nomor 13 tahun 2016

FBN – Pelalawan || Belasan Mahasiswa Mengatasnamakan Poros Tengah Mahasiswa Pelalawan, perwakilan dari organisasi Riau (PTMP-R), KAMMI, Koordinator Perwakilan Daerah Pelalawan BEM-seRiau geruduk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan terkait putusan Mahkamah Agung (MA) denda Pokok 5 Miliar sampai sekarang belum terselesaikan PT Peputra Supra Jaya (PSJ ), Rabu(31/3/2021)

“Dalam orasinya Mahasiswa menilai Kejari Pelalawan lamban menyelesaikan denda pidana PT PSJ sebanyak 5 Miliar pembayaran denda berdasarkan PERMA Nomor 13 tahun 2016.”

Restu Ketua, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesi (KAMMI) , mengingat kepada Kejari Pelalawan agar tidak tembang pilih menyelesaikan penanganan putusan MA sampai sekarang eksekusi sepenuhnya dijalankan, dan denda PT PSJ sebesar 5 Miliar belum terliasiasi

“Kejari Pelalawan penanganan lambat, segera menyelesaikan tindak pidana denda korporasi PT PSJ, harus mempublikasikan kepada masyarakat maupun wartawan ,jangan ada ditutupi ,” ujar Restu dalam orasinya

Begitu Juga diucapkan Raihan Koordinator Umum menyebutkan , KAMMI Pelalawan dan BEM Se- Riau Wilayah Pelalawan meminta kepada Kejari Pelalawan agar berkomitmen.” Menindak tegas PT PSJ agar menyelesaikan denda sesuai Perma No 13 Tahun 2016. Fakta integritas, dan juga di tanda tangani Kejari Pelalawan,” tegasnya

Kejari Pelalawan diwakili kasi Intel Kejari Sumriadi didampingi Kasi Pidum Riki Saputra terkait tindak lanjut MA dengan terpidana PT PSJ merespon positif aspirasi yang disuarkan mahasiswa.

” Saya aspirasi dan mengucapkan terima kasih telah mendukung kami, disini kami mendapatkan semangat baru atas tindak Pidana korporasi PT PSJ ini adalah yang punya legal pohon kelapa sawit,” Riki Saputra

Disebutkan Riki, menganai sisa lahan itu bukan eksekusi lagi, namun pemulihan lahan areal itu , dan linding sektor Dinas LHK Provinsi Riau.

“Terkait pidana pokok sudah dibayar 1 Miliar ,kita telah melakukan upaya dengan 2 kali kita surati. Terpidana meminta waktu karena keuangan perusahaan tidak stabil. Tapi kita tidak akan tolelir masalah ini. Sehingga kita lakukan upaya salah satunya mencari formulasi agar PT PSJ dapat membayar tunggakan denda,” katanya

Lebih lanjut dikatakan , tahun 2018 kasus bergulir terpidana korperasi barang bukti areal kelapa sawit yang menjadi barang bukti supaya tuntutan mahasiswa demo berfikir secara objektif bisa searching alamat wab portal mahkamah Agung disitu ada semua

” kita ingin melakukan penindakan atau menegakkan hukum tanpa ingin melawan hukum. 3.323 Haktar sesuai KUHAP, sudah kita eksekusi yakni mengembalikan lahan tersebut kepada Negara untuk dilakukan pemulihan lahan hutan melalui DLHK Riau C/q PT NWR yang belum terlaksana pemulihan kawasan hutan.

Menyinggung soal denda pidana ia menyebutkan 1 Miliar sudah kita terima dan sudah kita simpan di kas daerah tanpa bunga. “Denda bawahan 5 Miliar , baru dibayarkan 1 miliar,” tandas

Pantauan media ini,dalam orasinya Mahasiswa membuburkan diri setalah ada penadatangan fakta integritas komitmen penanganan kasus PT PSJ putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018, pada Desember 2018 menyebutkan, lahan kelapa sawit seluas 3.323 hektar di Desa Pangkalan Gondai dirampas untuk dikembalikan ke negara melalui Dinas LHK Provinsi Riau cq PT NWR. (Sur)

%d blogger menyukai ini: