02/02/2023
Beranda » Bermodal Pasang Plang, Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Akui Tanah Luas 7,1 Hektar Milik Pemda

FBN – KABUPATEN BEKASI | Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi beramai ramai pasang plang lahan tanah persawahan seluas 71.525 M2 diwilayah Kp. Elo ,Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Rabu (19/08/2020).

Terlihat Kepala Dinas Pertanian Hj. Nani Suwarni beserta jajarannya dengan kurang lebih 15 Orang yang memakai seragam coklat kedinasan pemkab bekasi.

Turut hadir tim kuasa H.Kozin Barkawi salah satu pihak yang mengklaim atas tanah tersebut, tanah yang luas 7,1 Hektare rupanya menjadi perseteruan dengan adanya yang mengklaim dari beberapa pihak.

Leman selaku dari kuasa pihak H.Kozin Barkawi mengatakan bahwa pihaknya adalah pemilik lahan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 3285/524.BKS 1988, Atas nama Kozin Barkawi.Terangnya Kepada Awak Media.

Menurutnya sudah dua kalih pihaknya memberikan somasi kepada pihak Desa Sukamanah, namun sampai saat ini belum juga ada mediasi dengan pihak mana pun yang mengklaim memiliki tanah tersebut.

Masih kata dia, dengan adanya pasang Plang yang dilakukan Dinas Pertanian kami berharap agar adanya mediasi untuk memperjelas siapa pemilik dengan membawa bukti bukti kepemilikan.Tegasnya Leman.

Ditempat yang sama Rohman Badru Zaman kepala UPTD Balai Benih Dinas Pertanian juga mengatakan “Dinas pertanian sudah mengelola laha sejak tahun 1983, Kenapa enam bulan terakhir ini jadi banyak yang muncul dan mengklaim tanah ini,kalo memang punya data silahkan buka dan berikan.”Terangnya.

Masih kata dia, seharusnya kepala desa ikut serta memediasi jangan diam saja, seolah ada pembiaran dengan adanya permasalahan lahan ini, dirinya juga menegaskan ini bukan miskomunikasi tetapi arogan.

“Tau Arogan”. Ucapnya Rohman.

Dirinya memaparkan selama ini hasil dari pertanian yang luas tanahnya 7.1 Hektare masuk ke retribusi atau Bapeda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Bekasi yang ada pasal dan aturannya.

Rohman menerangkan pemasangan plang tanah ini bentuk dari Pemda demi mengamankan Aset Aset , dari tahun 1983 sudah di kelola oleh pihak kami (Pertanian_ Red), jika ada yang merasa memiliki kita juga punya bukan ngeyel , riwayat dari tahun 1983 dikelola klo mungkin dulu dokumennya setatus secara normatif dalam bukti surat kita bikin dan Munculah sertifikat ini tahun 1998 .

“Harusnya pihak Desa menengahi kalo status QUO ini jangan melibatkan orang luar, ini pembiaran kami keberatan” Ujarnya Rohman.

Ini yang menjadi bukti kepemilikan Pemda Bekasi yang CQ penggunaannya oleh dinas pertanian, terjadinya satu gesekan ini kan saya bilang dari 1983 – 2019 tidak apah apah, namun begitu kencang enam bulan kebelakangan ini ada apa..?? Tanyanya Rohman.

Lanjutnya “saya agak miris ke Desa, Karena Desa itu Pemerintahan paling bawah ada sedikit permasalahan Bapak itu menengahi bukan pembiaran, kami dari Pemda menduga ini ada orang luar yang punya kepentingan yang menyerobot , digunakan lah celah ini karena hilangnya sertifikat, saya tanya Subhan juga menurutnya klo Dinas Pertanian ada bukti kepemilikan 1×24 Jam akan diserahkannya . Terangnya Rohman Kepala UPTD Balai Benih Dinas Pertanian.

“Adanya plang tanah ini karena kami sudah menempuh dan sedang di urus sertifikat yang hilang secara prosedur sudah melaporkan ke Polres, Bupati, dan Ke Aset Daerah dan Kepala Dinas, itu sudah kita tunjukkan ke Kades dan pemasangan ini kami sudah mempunyai kekuatan jika ada yang somasi monggo kami welcome tapi secara institusi bukan atas nama lisan, sudah tercantum di pasalnya dan besok juga akan saya tertibkan. ujarnya Rohman.

“Saya kebetulan di tugaskan untuk mengamankan Aset Aset pertanian, sertifikat berawal dari AJB tidak mungkin BPN mengeluarkan tanpa ada dasar, terlepas ada yang mengklaim saya layani tapi dengan data bukan lisan atau ecek ecek, sudah tertera dalam pasal 9 Bulan penjara siapapun yang mengelola lahan ini akan kami Laporkan.Tegasnya.

Saya berharap mediasi kepala Desa bisa menengahi harusnya kasus seperti ini jangan menjadi pembiaraan, harusnya bicara dulu jangan langsung eksekusi di bawah garap garap adiknya Kades, kalo ada udang di balik batu akan saya laporkan, Menurutnya dengan arogan tanpa komunikasi tanpa apa main caplok besok saya laporkan, Tutupnya ketua UPTD Balai Benih Dinas Pertanian.

Saat dimintai keterangan kepada Kadis Pertanian Kabupaten Bekasi, dirinya enggan memberikan komentar.

Ditempat yang berbeda Subhan selaku yang di kuasakan (pemegang kuasa pisik) dari waris Liemhin nio/ Engkyang menjelaskan , bahwa saat ini fisik lahan tersebut sudah di kuasai karena berdasarkan bukti kepemilikan yang valid.Kamis(20/08/2020).

Menurutnya, ” Kalo kami tidak mempunyai bukti yang kuat, tidak mungkin berani menguasai fisiknya (Tanah Sawah Seluas 7.1 Hektare) apa lagi itu yang di anggap lahan pertanian(Aset Pemda), saya rasa tidak mungkin ada yang berani menguasai kalo tidak ada bukti kepemilikan.”Pungkasnya.

Reporter : (**Tif)

You cannot copy content of this page

%d blogger menyukai ini: