08/17/2022
Post Visitors:39

FBN – JAMBI || Bukti pencatatan dan surat Keputusan pemerintah kabupaten Batang Hari tgl 19 oktober 2015 dengan nomor pencatatan 560/901 /Disosnakertrans oleh kadis Suhabli terhadap Serikat Pekerja PUK F, SPTI SPSI Johor Desa Bungku Kec. Bajubang yang di ketuai M, sirait, artinya anggota PUK ini sudah SAH tercatat di Disnaker Muara Bulian Kab. Batang Hari.

Aneh tapi nyata, pada tgl 19 Agustus 2020 kadis tenaga kerja dan transmigrasi Kab, Batang Hari, Syargawi mengeluarkan surat kepada perusahaan PT Berkat Sawit Utama (BSU) untuk membekukan pekerja buruh bongkar muat TBS di perusahaan tersebut, akibat suratnya itu, maka puluhan buruh bongkar muat yang sudah lama bekerja di BSU itu terancam kehilangan pekerjaan, hal ini tanpa musawarah kepada ketua Puk M. sirait, akibat surat itu bisa terjadi “kenekatan” atau saling “bentrok” dengan pihak lain.

Surat minta pembekuan ini terjadi akibat adanya surat permohonan dari M, Nasir HS tertulis selaku ketua DPC F SPTI Ma, Bulian tgl 12 Agustus 2020 kepada dis naker Ma, Bulian.
pertanyaan dari salah satu pengurus DPC F, SPTI Kota Jambi yang tidak mau ditulis namanya menanyakan, berwenangkah KaDis naker minta pembekuan perja/buruh kepada perusahaan? Dan apa dasar hukumnya! soalnya buruh itu bukan buruh atau honor di pemerintahan, meskipun ada surat permohonan dari Ketua DPC, tentang pembekuan ini bisa terjadi karena “emosi dan sakit hati”, sebaiknya DisNaker Ma, Bulian Syargawi harus lebih dulu mengkaji apa yang terjadi, soalnya sudah ada pencatatan dan surat putusan oleh DiNas Naker kepada pengurus Unit Kerja (PUK), kalau menurut saya, jika terjadi pembekuan pekerja buruh, yang bernaung di dalam organisasi buruh, yang berhak adalah Ketua DPD nya itupun jika terjadi pelanggaran yang patal dalam aturan di organisasi sesuai AD/RT, dan hal ini perlu di laporkan kepada Bupati Ma, Bulian katanya.

Kemudian Ketua PUK F SPTI yang berpusat di Jakarta M. Sirait telah melaporkan hal ini kepada ketua DPD Natal hutabarat, dan berkata akan kita tindak lanjuti.
Tgl 26 Agustus 2020 sekretaris PUK pak haloho mengatakan, kalau perusahaan terus menanggapi surat pembekuan oleh Syargawi artinya anggota kami tidak bisa lagi bekerja tentu ini bisa terjadi “pertarungan” di lapangan karena ini persoalan perut katanya.(Lukman S)

%d blogger menyukai ini: