BPK Karawang Segera Periksa Dinas PUPR: Pelaksanaan Pembangunan Drainase TPT Desa Kerta mulya Kecamatan Pedes Asal jadi

51

KAB. KARAWANG, FOKUS BERITA NASIONAL | Pembangunan Drainase Turap Penahan Tanah (TPT) saluran air yang berada di Krajan Desa Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, (Pebangunan TPT Siluman,).

Pasalnya dari pantauan FBN dilapangkan, terlihat ada kegiatan pembangunan Drainase Turap Penahan Tanah (TPT) saluran air pesawahan tersebut siapa pelaksananya ? sumber dana dari mana ? berapa anggarannya, ? pasalnya pihak pelaksana tidak memasang papan nama imformasi, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Ditempat terpisah FBN mencoba konfirmasi masyarakat sekitar Pembangunan TPT tersebut, Menurut warga setempat, dari mulai pembangunan Drainase Turap Saluran Air ini, saya tidak pernah melihat ada pengawas, makanya para pekerja dengan bebas untuk melakukan pekerjaannya.

Menurutnya pekerjaan Drainase seperti ini, kwalitasnya tidak akan tahan lama, pasalnya dari mulai pemasangan dasar, tidak menggunakan bahan adukan langsung batu kali disusun, baru adukan dikucurkan, (seperti gulali) padahal tidak digenangi air hanya lumpur, yang seharusnya agar kwalitas Turap tahan lama, lumpur diangkat dulu baru Dasar menggunakan adukan semen baru batu belah dipasang.

Kalau pekerjaan seperti ini,kwalitasnya tidak akan tahan lama, kalau memang ada pihak pengawas dilapangan para pekerja tidak mungkin bekerja seperti ini, dengan bebas untuk melakukan kecurangan yang penting pekerjaan cepat selesai tidak memikirkan kwalitasnya ungkapnya, kepada FBN (10/8/19)

FBN kembali konfirmasi kepada para pekerja, Pelaksana/ mandor dan konsultan/ pengawas siapa, pasalnya pihak pelaksana tidak memasang papan nama informasi, kata pekerja, pelaksana, Pengwas dan papan nama informasi saya tidak tau, saya hanya pekerja Pembangunan Turap Saluran Air ini “ dengan volume panjang, 2 x 108 m x tinggi 0,90 cm, ungkapnya kepada FBN (10/8/19 )

FBN. Melihat TPT ketinggian ,0,90 cm dari mulai titik 0, + 50 meter ketinggian terlihat menurun volumenya, FBN mencoba mengukur ketinggian TPT, hanya .0,60 cm, juga namun terlihat dari mulai pemasangan dasar, tidak menggunakan bahan aduka, langsung batu kali disusun, baru adukan dikucurkan, (seperti gulali)
Menrutu pekerja saya hanya melaksanakan perintah seperti ini dari pihak pelaksana/ mandor pungkasnya (10/8/19).

Sementara” Anwar Ketua Lembaga KPK mengatakan, Pembangunan di era reformasi dan otonomi daerah, Peran serta elemen masyarakat memiliki hak untuk tau dalam hal pembangunan yang dibiayai dari pemerintah Pusat/ Daerah, untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran, yang sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya.

Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan pembangunan tersebut,.

Dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Pasal 25 Peraturan Persiden RI No. 70 tahun 2012 Pelaksana Pembangunan Pemerintah Pusat/ Daerah wajib memasang papan nama pihak rekanan/pelaksana tidak memasang papan nama sejak awal dilokasi ketika tengah berlangsung sangat bertentangan dengan Undang Undang

Menurut anwar diduga pihak konsultan pengawas dinas terkait kerjasa sama dengan pihak pelaksana Agar para pekerja dengan bebas melakukan kecurangan, mengurangi volume, mengurangi kwalitas yang penting pekerjaan cepat selesai,Pihak pengawas tidak usah nongkrong di lokasi sedang berjalan.

Dalam hal ini Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan agar Pemkab Karawang memberikan sanksi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dinilai tidak cermat dalam melaksanakan evaluasi perencanaan serta pelaksanaan program tersebut,

Agar menindak tegas kepada pelaksana agar Dipinalti kontraknya memberi sangsi bukan hanya diselesaikan sebatas denda tapi pelanggarannya harus juga ada tindakan, misalnya wan prestasi atau di black list agar tak dilakukan kontraktor atau rekanan lainnya,”

1.Agar segera melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait dengan adanya pembanguan Drainse TPT anggaran tahun 2019 sumber dana dari Pemerintah Pusat/ Daerah

2.Agar tanpa tebang pilih bagi para oknum dinas intansi terkait yang terlibat didalamnya yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

3.Segera Memanggil dan memeriksa Oknum Pelaksana Pembanguna Drinase beserta Konsultan Pengawas PUPR yang diduga kerjasama dengan pihak pelaksana, siapapun yang diduga terlibat di dalamnya,

Dengan tetap mengacu pada “azas praduga tak bersalah” kami berharap agar pihak-pihak yang ber kompeten yang dalam hal ini Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Karawang agar segera melakukan tindakan Hukum sesuai dengan kewenangannya

Dan selanjutnya kami akan menyimpan berkas, gambar, rekaman dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan suara gambar maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunanakan media cetak media online media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Disisi lain, hal yang mendapatkan informasi atau salinan data ini kami anggap masih dalam koridor tupoksi dalam melakukan pengamatan dan pemantauan serta fungsi PERS selaku control social masyarakat.

Reporter: A. Rachmat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini