Buntut Kasus Meikarta: KPK Jadwalkan Periksa 5 Anggota DPRD Kabupaten Bekasi 

55

FOKUS BERITA NASIONAL | JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).

Ke-5 Anggota DPRD, akan bersaksi dalam kasus suap terkait perizinan megah proyek Meikarta. “Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati non-aktif NHY (Neneng Hassanah Yasin),” kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Ke-5 Anggota DPRD itu sambung Febri yakni, Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat dan Anden Saalin Relan.

Seperti diketahui, dalam kasus Meikarta, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga sudah menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi sebagai tersangka. KPK juga menetapkan tiga kepala dinas sebagai tersangka yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati. KPK pun menetapkan dua konsultan Lippo Group, Fitri Djaja Purnama dan Taryadi, sebagai tersangka, termasuk pegawai Lippo Henry Jasmen juga terjerat dalam kasus ini.

Neneng bersama pejabat yang menjadi tersangka diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group. (Red-FBN)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini