Buruknya Pelayanan Disdik Kab Cianjur: Lembaga KPK Layangkan Surat Kepada Bupati dan Gubernur Jabar

57

KAB. CIANJUR, FOKUS BERITA NASIONAL | Untuk kepentingan pencalonan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bandung, Pada hari Kamis (29/08/19). BS, mendatangi kantor Disdik Kab. Cianjur, dengan maksud memperbaiki pemberkasan dan dokumen yakni Surat keterangan pengganti ijasah Sekolah Dasar (SD) yang hilang beberapa tahun lalu.

Beberapa waktu yang lalu sudah diurus hingga tingkat Korwil, namun ternyata harus dilegalisasi oleh Disdik Kabupaten. Selian itu terdapat kesalahan pencantuman nomor ijasah pada dokumen pengganti tersebut yakni pencantuman nomor ijasah. Untuk mengurus hal tersebut, BS mengikuti prosedur sebagaimana mestinya. Mulai dari membuat surat kehilangan dari Kepolisian Sektor Cibinong, hingga proses di SD tempat BS menamatkan sekolah dan Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Cibinong, selanjutnya ke Dinas Pendikan Kab. Cianjur.

Kepala Dinas Pendidiksn yang sehari sebelumnya, Kamis (29/08/19) menyatakan kepada BS, bahwa pada hari Jum’at (30/08/19) tidak ada kegiatan di luar dan bisa menandatangani surat dimaksud, ternyata tidak ada dan tidak bisa dikonfirmasi. Padahal malam.itu BS, tiba di Cianjur pkl 22. 00, pada hari Kamis (29/08/19) setelah terlebih dahulu menempuh perjalanan dari SD Padamukti (Membubuhkan tanda tangan Kepsek pada surat kehilangan), Kec. Cibinong. BS pun terpaksa numpang tidur di Cianjur.

Esok harinya Jum’at (30/08) pkl 07.00 pagi BS tiba di Kantor Disdik Kab. Cianjur, tapi ka Disdik H.OTING ZAENAL MUTAKIN, SH, MM, tidak ada di tempat.

BS. Segera menyampaikan perbaikan dokumen yang salah dan bermsksud menyerahkan kepada Sekdis Pendidikan Kab. Cianjur DR.H.MOCH ASEP SAEPUROHMAN, M.Pd pada pkl 10.00 guna di tanda tangani, Sekdis seolah menghindar dan tida mau tandatangi

Atas kejadian tersebut BS sangat kecewa. Kadis dan Sekdis terkesan mengabaikan pelayanan yang seharusnya . Kepada Plt Bupati dimohon agar meninjau ulang pengangkatan pejabat yang berprilaku seperti itu karna dingan sikap seperti itu sungguh tidak baik buat di jadikan contoh.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi LKPK Kabupaten Cianjur, Pudin Ariwibowo SH, menilai bururuknya sistem pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, kami segera melayangkan surat Kepada Bupati Cianjur dan Gubernur Jawa Barat. Hal ini harus mendapat perhatian serius, dan merupakan hak masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan pelayanan prima dalam segala kemudakan oleh pemerintah tentunya disemua tingkatan, tutup Pudin. (Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini