Catatan DR. Novrizal Tahar, Transformasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik

FOKUS BERITA NASIONAL | Catatan presentasi DR. Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup RI ketika dialog dengan sejumlah stakeholder beberapa bulan lalu (2018). Pemikiran tersebut membuka cakrawala, peluang dan kolaborasi lebih solid dalam tangani sampah secara nasional.

Ia berangkat dari UUD 1945 merupakan Green Constitution, Pasal 28 H (1) menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Kemudian Pasal 33 ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dalam konteks ini sampah masih menjadi persoalan nasional yang harus diselesaikan secara terencana, komprehensif dan berpijak pada peraturan perundangan. Apalagi kita sudah punya UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Presiden No 81/2012, Perpres No. 97/2017 tentang Jakstranas. Kita sudah punya panduan yang jelas secara nasional, sekarang diikuti dan diterjemahkan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tahun 2013 komposisi sampah nasional, terdiri 60% organik dan 40% an-organik. Tahun 2016 sampah organik turun, 57%. Sementara sampah plastik 14% tahun 2013 naik menjadi 16% tahun 2016.

Sampah organik mengalami dekomposisi dan berkurang secara permanen. Meskipun begitu sampah organik tetap harus dikelola secara hati-hati sebab gas-gas sampah (CH4, CO2, dll) dan leachate sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Berbeda dengan sampah plastik, tidak mudah terurai secara alami. Sampah plastik sulit terurai, bisa ratusan hingga ribuan tahun. KLHK dengan sejumlah pihak memerangi dan mengendalikan sampah plastik.

Sehingga kebijakan pengelolaan sampah, terutama plastik mengalami transformasi. Menurut KLHK pada saat ini pendekatan kelola sampah tekankan pada TPA atau end of pipe. Pendekatan ini sebabkan sampah jadi beban pencemar, tidak ada pengurangan sampah, sampah tidak jadi sumber daya, tidak ada efesiensi sumber daya, ekstraksi SDA virgin, liner economy (make used dispose).

Kemudian mengalami transformasi policy ke pendekatan 3Rs dan EPR. Pendekatan ini tekankan pada mengurangi sampah sebagai beban pencemar, pengurangan sampah di sumber, sampah menjadi sumber daya, efesiensi sumber daya, mengurangi ekstraksi SDA virgin, tanggung jawab produsen.

Belakangan transformasi lebih maju, yaitu circular economy. Pendekatan tersebut fokus pada re-desain kemasan (less disposable more recycleable dan reusable), membuat sampah didaur-ulang dan diguna-ulang sebanyak mungkin, mencapai SDG GOAL No. 11 (Sustainable cities and communities), mencapai SGD No. 12 (Responsible consumption and production).

Sekarang persoalan kita adalah sampah plastik yang belum bisa dikelola dengan pendekatan 3Rs. Contoh sampah plastik bekas kemasan seperti kemasan mie instant, kopi, dll. Sedang sebagian dapat didaur-ulang. Sisa-sisa potongan plastik juga masih dapat diproses jadi bahan bakar.

Kondisi faktual di lapangan, sisa-sisa sampah plastik menambah tingginya gunung-gunung sampah di TPA, pekarangan rumah, lahan kosong, bekas galian, saluran air, kali hingga pesisir laut. Sampah plastik di laut menyebabkan pencemaran serius terhadap biota laut.

Permasalahan sampah plastik domestik masih beban sangat berat ditambah datangnya sampah import sebagian besar sampah plastik. Sungguh sangat mengerikan masa depan lingkungan hidup dan kesehatan masyatakat. Sementara para pelaku import sampah tidak bertanggungjawab!!? Mereka hanya mencari keuntungan pribadi semata. Perilaku tersebut sangat memalukan dan berbahaya. Tipikal perilaku kejahatan lingkungan. Mereka harus diawasi secara ketat dan tegas, juga penegakkan hukumnya.

Disampaikan Bagong Suyoto, Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS) dan anggota Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN). Jumat (22/3/2019).

Pemerintah harus membuat kebijakan lebih maju, ketat dengan arah yang tepat dan berkelanjutan berkaitan dengan penanganan sampah plastik. Kebijakan ini menjadi Gerakan Nasional Penanganan Sampah Plastik. Kiranya KLHK bersama kementerian lain dan sejumlah stakeholder sudah berjalan. Sekarang tinggal perbesar gerakannya. (Red-FBN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *