oleh

Coreng Program Presiden, L-KPK Pinta Penegak Hukum Periksa Beras Tidak Layak di Pebayuran

FBN # KABUPATEN BEKASI || Viralnya pemberitaan tentang beras PKH (Progam Keluarga Harapan) di Desa Karang Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang di nilai tidak layak konsumsi oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat), membuat geram sejumlah kalangan dan stakeholder.

Salah satunya di ungkapkan oleh Anwar Soleh selaku Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) DPC Kabupaten Bekasi, dirinya mengatakan bahwa Program pemerintah jangan jadi bahan bancakan segelintir oknum.

“Bagaimana bisa di bilang layak konsumsi, jika beras yang diterima oleh KPM mengeluarkan bau tak sedap, bahkan Informasi yang di dapat saat hendak di masak mengeluarkan busa dan menggelembung, ini adalah program pemerintah pusat, jadi jangan main main kalian dengan program ini.” Tegasnya kepada awak media Senin (31/05/21).

Progam ini, masih kata Anwar Soleh pria kelahiran Bekasi yang sering di sapa akrabnya Anwar Uban, berkaitan langsung dengan masyarakat bawah pada umumnya, bagaimana beras seperti itu bisa di bagikan, disana kan ada pengawasan baik dari tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten.

Dirinya menduga, kurangnya pengawasan dari Pemerintah sehingga terjadi kelalaian yang tidak di inginkan, bahkan dirinya juga mensinyalir adanya segelintir oknum yang sengaja bermain dengan Program ini demi keuntungan semata.

Masih kata Anwar Soleh, pria kelahiran Bekasi yang sering di sapa akrabnya Anwar Uban, dirinya juga akan melaporkan kejadian hal tersebut ke pada Kementerian, demi mencegah tidak terjadi nya hal yang sama di wilayah yang lain khususnya Kabupaten Bekasi.

“Jangan bermain main dengan anggaran yang berkaitan dengan masyarakat, kami meminta kepada Pemkab Bekasi serta penegak hukum untuk turun dan memeriksa hal tersebut yang sudah mencoreng Program Pemerintah Pusat atau program presiden RI, agar ini menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan”. Pungkasnya. Reporter : (**Tif)

Komentar

Fokus Berita Nasional