08/16/2022
Post Visitors:27

FBN – KABUPATEN BEKASI || Perwakilan 15 Pengurus Kecamatan (PK) Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Partai Golkar Kabupaten Bekasi kembali mendatangi Dewan Pimpinan Pusat ( DPP), untuk mempertanyakan surat yang sudah di layangkan sebelumnya terkait penjadwalan Musda Partai Golkar di Kabupaten Bekasi, selasa (08/09/20).

Sesuai surat instruksi DPP S1-3/Golkar /VII dan AD/ART, partai Golkar pasal 41 poin C, yang bunyi nya musyawarah Daerah Kabupaten Bekasi / Kota di laksanakan selambat- lambat nya 6 ( bulan) setelah Munas.

Inti nya kita ke DPP partai Golkar ingin mempertanyakan sebelum nya terkait penjadwalan Musda partai Golkar di Kabupaten Bekasi , kata H. Jojo selaku PK.Cikarang Selatan, senin (07/09/20).

Sesuai surat instruksi DPP.SI-3/Golkar /ViI, dan AD/ART, partai Golkar pasal 41 poin C yang bunyi nya musyawarah daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan selambat – selambat nya 6 ( bulan) setelah Munas.

Itu kan udah jelas selambat- selambat nya 6 bulan setelah Munas, kami harap DPD 1 Golkar Jawa Barat harus bersikap bijak , jangan sampai beliau melanggar aturan partai yang sudah jelas ada di AD/ ART, pungkas nya.

Karena menurut nya, Kabupaten Bekasi tidak termasuk 8 Kota / Kabupaten, yang ada pengecualian untuk tidak melaksanakan Musda , selain itu juga dia mempertanyakan legitimasi SK, Eka Surya Atmaja ke Jawa Barat.

Karena sesuai dengan AD/ART partai Gokar bahwa Musda itu harus di gelar setelah Munas , sedangkan itu du gelar sebelum Munas tapi di SK konsederan nya itu, 2020-2025, dan belum ada perintah Muscam dia sudah melakukan Muscam ada apa?. Jelas nya. ( TIR””)

%d blogger menyukai ini: