11/29/2022
Post Visitors:62

FBN – MUARA TEWEH || Setelah diinisiasi oleh Kasatintelkam dan Kasatreskrim Polres Barito Utara, kesalah pahaman persepsi antara Pihak Desa Muara Mea dan PT. Indexim Utama Corporation (IUC) tentang kisaran tuntutan hukum adat dan pengaduan penghentian kegiatan Indexim disekitar RKT tahun 2019 yang menebang dikawasan yang disakralkan oleh umat Kaharingan, telah menemui kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

Bertempat di Aula Kresna Centre Wira Setya Brata 39 satintelkam Polres Barut, Kamis (23/19/20).
Mediasi atau musawarah untuk mufakat kedua belah pihak ini ini berlangsung kurang lebih selama 9 jam.

Kasatintelkam Barut AKP Fry Mayedi Sastrawan dalam kata pembukanya mengatakan pentingnya tugas dan kewenangan Polri dalam hal ini Polres Barut untuk menjaga kondusifitas wilayah, meminimalisir segala kemungkinan konflik baik dari sisi hukum maupun pandangan sosial kemasyarakatan, “untuk itu berdasarkan saran dan juga masukan dari beberapa pihak, maka kami berinisiatif mempertemukan antara pihak Desa Muara Mea dan Pihak Indexim agar bisa duduk bersama mencari kata sepakat, mari kesampingkan ego kita masing masing,” papar Fry.

Dari pihak desa pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Desa Muara Mea, Jayapura, ketua BPD, Sekdes, Kepala Adat Desa, tokoh masyarakat, dan para Ketua Ormas sebagai pendamping. “Kami tetap pada permintaan kami, agar Kawasan Peyuyan dikeluarkan dari RKT PT.IUC, karena inti dari perjuangan kami dan juga Majelis Kelompok maupun Majelis Daerah Hindu Kaharingan adalah menjaga Kawasan 3 Gunung ini agar tidak dirusak walaupun itu dengan dalih ijin dari Negara, karena Desa Muara Mea dan Umat kaharingan dengan kepercayaannya telah ada jauh sebelum Negara ini berdiri

Kami meminta kebijaksaan dari Pihak Indexim dan juga bantuan dari pihak PemKab untuk benar benar nantinya melaksanakan point No.7 dari kesepakatan malam ini, sejauh ini kami pihak Desa muara mea sangat menjaga perilaku, kami berupaya tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam perjuangan kami menjaga hutan tempat ruh nenek moyang kami ini,” terang Jayapura dengan harapan.

Adapun H. Supry Wakil Direktur PT. IUC yang hadir sebagai pengambil keputusan dari pihak perusahaan mengucapkan permohonan maaf kepada Umat Kaharingan, menyepakati akan bersama sama melaksanakan ritual hukum adat sesuai dengan kemampuan pihak perusahaan, dan meminta juga kebijaksanaan pihak desa mengingat kehadiran PT. IUC telah berkontribusi kepada Desa sekitar dan juga berjanji akan memperbaiki sistem csr agar lebih tepat guna untuk Desa Muara Mea khususnya dan Desa Desa Sekitarnya.

Point kesepakat antara kedua belah pihak adalah, Bersepakat berdamai dalam jalur hukum Positif dimana pihak Indexim mencabut pengaduan tentang penghentian aktifitas oleh MK-HKDesa Muara mea di Polres Barut.

Kemudian kedua belah pihak menyepakati menyerahkan urusan ritual Hukum adat kepada Damang Gunung Purei, sebagai kepala adat diwilayah kedamangan yang melingkupi Desa Muara Mea.
“Adapun point perjanjian pembukaan pali/ larangan aktifitas PT. IUC di Gunung Peyuyan akan disepakati bersama nanti di Kedamangan Gunung Purei, karena membuka Pali juga kita harus melaksanakan ritual adat, dimana kita sudah bersepakat menyerahkan urusan hukum adat kepada Damang Gunung Purei,”. Pungkas Mamanto Ketua majelis kelompok Hindu Kaharingan Desa Mea.

Sementara itu Ketua MD-AHK Barut Ardianto saat dikonfirmasi oleh FBN, menyatakan dengan tegas, bahwa kesepakatan Pihak Desa Mea dengan Indexim bukanlah perdamaian secara Keseluruhan Pihak Indexim dengan Umat Hindu Kaharingan, “Kami memandang ini sebagai perdamaian antara Perusahaan dengan Pihak Desa yang paling terdampak yaitu Desa Mea, ini menyangkut urusan pengaduan dengan pihak Kepolisian Barut, Bukan perdamaian dengan Kami seluruh umat Kaharingan Sebarito Utara dan Sekalimantan.

Saya menyatakan Majelis Kelompok yang dibawahi oleh kami Majelis Daerah tidak akan membuka pali kain kuning sebagai tanda melarang aktifitas PT. Indexim di Gunung Peyuyan, kalo ini Perdamaian antara PT. IUC dengan Umat Hindu Kaharingan sekalimantan, maka akan jelas tertuang didalam perjanjian Gunung Peyuyan dan Penyenteau disepakati oleh kedua belah pihak dikeluarkan dari RKT HPH PT. IUC ,”. Pungkas Ardianto.

Pewarta : Leny

%d blogger menyukai ini: