01/29/2023
Post Visitors:88

FBN – LAMPUNG UTARA || Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat, Sabtu, (19/09/20).

SUMBER DANA
1. Dana Hibah Insentif Kabupaten bersumber dari dana BLM APBN. BLM untuk masing-masing desa/kelurahan 80% dari total kebutuhan pengembangan di desa/kelurahan
sasaran;

2. Masyarakat menyediakan kontribusi yang terdiri dari in cash dan/atau in kind minimal 20% dari total kebutuhan dalam RKM.

Pendanaan untuk program hibah ini adalah bersumber dari APBN dan APBD. BLM
untuk masing-masing desa/kelurahan 80% dari total kebutuhan pengembangan di desa/kelurahan sasaran tersebut;

2. Dana BLM bersumberkan dari APBN sebesar 50% dan APBD minimal 50% dari nilai
total usulan kabupaten untuk kegiatan peningkatan kinerja SPAM di luar porsi kontribusi masyarakat. BLM APBN dan APBD dimanfaatkan untuk desa yang berbeda
(satu desa satu sumber dana);

3. Masyarakat menyediakan kontribusi yang terdiri dari in cash dan/atau in kind minimal 20% dari total kebutuhan. Khusus untuk HKP PPB masyarakat tidak diwajibkan untuk kontribusi.

Tentunya juga untuk mendapatkan program Pamsimas Desa harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga pemerintah Desa harus memenuhi syarat-syarat untuk permohonan program Pamsimas sehingga dapat tersalur ke desa yang menginginkan.

Tetapi lain halnya untuk Desa Banjar Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, justru program Pamsimas telah turun ke desa tanpa ada permohonan yang disahkan oleh Kepala Desa setempat,

Saat dikonfirmasi oleh awak media pada hari Sabtu 19 September 2020 melalui telpon selulernya, Amirsyah selaku kepala desa setempat juga menjelaskan untuk teknisnya.

Perlu di pertanyakan siapa yang membentuk KKM yang mesti di tanda tangan kades,siapa yang membentuk Satlag dan siapa yang menanda tangani..daptar hadir rapat/musawarah juga mesti di tanda tangani kades tuk mengapsah kan absen berita acara..pernyataan satlag sanggup melaksanakan pekerjaan yang di tanda tangani oleh kades..dan banyak yang lain nya..,ucap kades.

Dan juga kades mengatakan jika , ketika ada pemalsuan manipulasi maka pihak Hukum yang lebih tau karena ada pasal pasalnya sendiri Itu Hukum bagiannya, tegasnya.

Untuk pihak Instasi terkait agar kiranya dapat mengawasi Program Pamsimas di Desa Banjar Ketapang kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara karena diduga belum memenuhi syarat.

( Tim )

You cannot copy content of this page

%d blogger menyukai ini: