09/25/2022
Post Visitors:33
Melewati investigasi terhadap data yang beredar luas di masyarakat, kemungkinan adanya lahan yang dimiliki pejabat daerah Kaltim yang menjadi dasar perbedaan harga lahan.

FBN – Muara Teweh || Tidak ada produk Perda dari Legislatif disetujui Kepala Daerah yang mengatur soal besaran konpensasi lahan masyarakat yang digarap sebuah Perusahaan, jika dianggap hal tersebut alasan perbedaan konpensasi lahan batubara wilayah Kalteng dan Kaltim.

Pemegang konsensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Bharinto Ekatama (BEK) Group Banpu yang mengantongi ijin PKP2B seluas 17.000 Ha yang di bagi menjadi tiga blok yaitu Lempanang, blok Biangan, blok Skiding. Blok Lempanang wilayah kalteng notabene memiliki cadangan deposit yang sangat potensial, dan ini sangat menarik untuk dikulik.

Bayangkan harga pembebasan lahan di Kaltim Untuk blok Skiding dan blok Biangan berada di wilayah Desa Besiq
sebesar Rp60.000.000/Ha tetapi sebaliknya kalau lahan di Blok Lempangan wilayah Desa Benangin I dan Benangin II, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara hanya dihargai Rp. 3.600.000 sd Rp. 26.000.000 setiap Ha. Sedangkan potensi Wilayah operasinal PT. BEK di Kalteng tidak kalah dengan wilayah Kaltim.

“Melewati investigasi terhadap data yang beredar luas di masyarakat, kemungkinan adanya lahan yang dimiliki pejabat daerah Kaltim yang menjadi dasar perbedaan harga lahan.”


Dalam surat pengaduan yang beredar pertanggal 10 Maret 2021 kepada DPRD Barut ada nama pejabat di Kutai Barat yang dilaporkan warga Benangin II telah menerima ganti rugi lahan sebesar Rp60.000.000/Ha, atas nama FX Yapan yang pada waktu itu menjabat sebagai anggota DPRD Kutai Barat.

Dikonfirmasi langsung wartawan beberapa wartawan media kepada Bupati Kutai Barat FX Yapan di kantornya, Kamis (25/3). Namun tidak menemui Wartawan Dia hanya meneruskan nota ke bagian humas Pemkab Kutai Barat.
Kabag Humas, Theofilla terkait dokumen laporan warga Benangin II ke DPRD Barut, “Saya tidak bisa menjawab ini, tetapi terkait masalah ini akan saya sampaikan ke Bupati. Nanti jika ada klarifikasi akan disampaikan,” terang Kabag Humas, Kamis (25/03)

Sampai berita ini dipublikasikan FBN tidak mendapatkan konfirmasi masalah tersebut dari yang bersangkutan. (Leny)

%d blogger menyukai ini: