Diduga Adanya Larangan Pemasangan Baliho Prabowo Sandi: KPU dan BAWASLU Diminta Segera Panggil Kades Sukasari Kecamatan Cibuaya

56

FOKUS BERITA NASIONAL | KABUPATEN KARAWANG – Pesta Demokrasi Pemilihan Umum yang akan digelar pada hari Rabu (17/4/19) mendatang, merupakan ajang pesta Rakyatt. Tak ayal jika pesta yang diselenggaran lima tahunan ini, menjadi pusat perhatian dari semua pihak.

Segenap elemen dan lapisan masyarakat, dengan terselenggaranya pesta demokrasi, diharapkan dapat terpilih pemimpin yang mampu melakukan perubahan yang jauh lebih baik, dan benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Melalui pesta demokrasi ini, setiap warga negara, apapun profesi dan kemampuannya, memiliki hak yang sama memilih dan dipilih untuk menjadi wakil rakyat. Menjadi pengemban amanah rakyat, merupakan jabatan politik Yang dicita-citakan oleh lapisan masyarakat Khususnya masyarakat Kabupaten Karawang.

Penelusuran Media Fokus Berita Nasional pada Selasa (5/3/19) di dusun cikuda 1 Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Fokus berita nasional mencoba konfirmasi” Asep bersama Burhan, dengan adanya informasi hebohnya masyarakat Desa Sukasari, terkait adanya dugaan Kades melarang pemasangan baliho Capres dan Cawapres no urut 2 Prabowo Sandi.

Menurutnya, sekitar pukul 20.00, saya sedang memasang baliho Prabowo Sandi, tiba-tiba Kades bersama Iyoh menghampiri saya dan mengatakan, “jangan memasang baliho di sini di mumunggang saja, jauh dari kampung, atau di lipat saja jangan di pasang di sini” kata kades. “ini upah memindahkan baliho 20.000, dan saya tidak mau terima uang tersebut.”

Saya sempat pertanyakan kepada Kades, pak Kades, memang tidak boleh memasang baliho Capres Cawapres Prabowo Sandi,” yang menjawab iyoh, menurutnya kamu berani memasang baliho bisa kena sangsi, terangnya.

Sementara dikatakan salah satu tokoh masyarakat Desa Sukasari, Mengacu Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2017 tentang pengaturan alat peraga kampanye. KPU telah mengatur soal aturan dalam pemasangan alat peraga kampanye, pada Pemilu 2018.

Salah satu yang diatur oleh KPU adalah, desain dan materi alat kampanye, Serta ukuran APK terdapat pada pasal 28, yang berbunyi: (1) KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c.

(2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. baliho/ billboard/ videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota; b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan; dan/atau c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa atau sebutan lain/ Kelurahan.

Dalam hal ini, Sebagi Kepala Desa melarang masyarakatnya dalam pemasangan baliho Capres Cawapres Prabowo Sandi, menurut masyarakat Desa sukasari, Kades Sukasri, diduga kuat mendukung Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi Amin. “Kades Sukasari bisa dijerat dengan Pasal 490 juncto Pasal 282 UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.”

Dalam hal ini KPUD dan BAWASLU Kabupaten Karawang segera mengambil tindakan dan memanggil H. Sacim, untuk dimintai keterangan. Oknum Kades Sukasari yang telah membuat kecewa para pendukung Capres Cawapres, PRABOWO SANDI.

Harapan masyarakat, agar Bawaslu Menerapkan Hukum sesuai dengan ketentuan dan perataturan perundang-undangan Pemilu. Dengan tetap Konsisten terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindakan dalam pelanggaran Pemilu. Bawaslu diminta segera memanggil dan memeriksa Oknum Kepala Desa Sukasari H. Sacim. Sesuai dengan peraturan dan perundang undangan Pemilu. (Red-FBN)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini