12/03/2022
Post Visitors:84

FBN – CIAJUR || Maraknya dugaan Pungli berkedok infak di sekolah SMA Negeri 1 Loa Sukaresmi Kabupaten Cianjur Jawa Barat . Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi DPC Kabupaten Cianjur meminta Tim Saber Pungli dan Plt Bupati Cianjur tindak tegas atas dugaan Pungli yang saat ini ramai di bicarakan dan menjadi beban berat bagi orang tua murid.

Wali murid SMA Negeri 1 Sukaresmi -Cianjur, keluhkan adanya “Infak”
alasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 1 Sukaresmi, tidak mencukupi untuk kebutuhan sekolah, pihak sekolah disinyalir rencanakan alih fungsi ruangan dengan mengharapkan donasi berupa infak dari Wali murid yang nilai adanya indikasi unsur memaksa.

Meski telah dimusyawarahkan bersama, antara Wali murid dan Komite Sekolah, kenyataannya tidak sedikit Wali murid yang mengeluhkan donasi berdalih infak itu, karena dalam ajaran agama islam sudah mutlak wajib infak, namun tidak bisa ditekankan dan dipaksakan berapa nilainya.

“Donasi dari Wali murid, diganti judul menjadi infak,” Dalam formulir surat pernyataan tertera pilihan kesediaan memberikan donasi, kelas X sebagai berikut, -Rp.300 Ribu/bulan, Rp.275 Ribu/bulan dan Rp.200 Ribu/bulan”. keluh Asep kepada awak media fokusberitanasional.net, senin (31/08/20)

Menurutnya, pemerintah sudah melarang pihak sekolah memungut biaya dari Wali murid dengan alasan apapun. Seharusnya, pihak sekolah bijak dan mengerti dalam situasi dan kondisi Wali murid di tengah Pandemi Covid-19. Bukan dijadikan sebuah kesempatan dengan dalih infak, tindakan ini wajib di tindak secara hukum, karena pihak sekolah sudah mutlak tubruk UU yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

“Sepengetahuan saya, namanya infak itu tidak harus memilih nominal yang telah ditentukan, melainkan seikhlasnya. Meskipun sudah di musyawahkan oleh Komite Sekolah dan Wali murid” ujar Asep.

Keluhan sejumlah Wali murid yang keberatan itu sudah disampaikan ke pihak SMA Negeri 1 Sukaresmi. Di salah satu ruangan komplek SMA Negeri 1 Sukaresmi, Komite Sekolah menjelaskan, dalam musyawarah Komite Sekolah dengan Wali murid,Senin (31/08/20) pihak sekolah menawarkan kerjasamanya kepada Wali murid, untuk mendonasi berupa infak sesuai kemampuan.

“Memang di formulir dicantumkan poin-poin pilihan donasi besaran infak, Itu tidak mutlak, karena ada poin titik-titik ?? Kalau tidak mampu bisa isi poin titik-titik dengan angka Nol.” Jelas Ketua Komite SMA Negeri 1 Sukaresmi, Emed.

Dia menambahkan, kalau wali murid tidak mampu untuk berdonasi, silahkan datang langsung ke Komite Sekolah, termasuk Wali murid Siswa miskin yang belum tercatat di Dinas Sosial.

“Dan Wali murid siswa miskin itu diketahui dari kartu PKH, apabila belum tercatat di PKH, maka pihak sekolah akan mensyurvei kekediaman siswa miskin, untuk memastikannya, terangnya.

Pudin Ariwibowo selaku Ketua Lembaga Komunitas Pegawas Korupsi L-KPK Kabupaten Cianjur, siap dampingi para orang tua murid untuk melaporkan tindakan pihak sekolah kepada pihak yang berwajib, bahkan kami meminta Saber Pungli Turun ke SMA Negeri 1 Loa Sukaresmi Kabupaten Ciajur.

Demikian pula Pungutan diperbolehkan asal memenuhi ketentuan pada Pasal 8 dan larangan dilakukan Pungutan jika tidak sesuai pada Pasal 11 pada Permendikbud No. 44/2012. Karena pada dasarnya Pungutan dan Sumbangan dari masyarakat pengejawantahan tanggung jawab pada pendidikan selain tanggungjawab pemerintah (pemerintah pusat dan daerah).

Selain sumbangan dan bantuan pendidikan, pungutan di sekolah yang tidak memiliki dasar hukum akan dipantau oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Satgas Saber Pungli dibentuk pada 20 Oktober 2016 ketika Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Masih dikatakan Pudin, Tugas utama Satgas Saber Pungli adalah melakukan pemberantaran pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana yang ada di Kementerian/lembaga maupun di pemerintah daerah.

Sedang kewenangan Satgas Saber Pungli adalah: (a) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; (b) Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; (c) Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; (d) Melakukan operasi tangkap tangan; (e) Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayaan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan (g) Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

Hukuman pidana bagi pelaku pungli bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran maladministrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala, hingga pelepasan dari jabatan. Tegas Pudin. (Red)

%d blogger menyukai ini: