Diduga Kades Salah Gunakan TKD, Ketua L-KPK Karawang Angkat Bicara

66

Kab.Karawang – FBN | Pemerintah Kabupaten Melaluli Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Inspektorat dan Asisten Administrasi Setda kabupaten Karawang,yang telah menggelar Sosialisasi Penataan Aset Desa yang dihadiri para Kepala Desa Sekabupaten Karawang.

Dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi, guna kedepannya tidak ada lagi oknum Kepala Desa yang menyalah gunakan kewenangan untuk menyewakan Tanah Bengkok dan Tanah Aset desa.

Lahirnya Permendagri No.1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, diharapkan dapat menjadi acuan, khususnya bagi para Kepala Desa, BPD, dan Lembaga Masyarakat Desa lainnya, untuk lebih optimal dalam menata Aset Desa.

Hal ini tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa (pasal 4 dan 5), Aset yang berupa tanah ketika di sewa kelola harus mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Salah satunya seperti Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Berdasarkan informasi yang di dapat bahwa Desa tersebut memiliki Tanah Bengkok dengan kurang lebih 23 Hektar terdiri dari Tanah Darat Dan Sawah.

Namun luas tanah tersebut di duga telah di Sewakan Demi Keuntungan Pribadi, salah satunya adanya dugaan pada luas tanah dengan kurang lebih 1 Hektar Di duga telah di pergunakan untuk Kavling yang sudah berdiri bangunan rumah dan adanya kembali dugaan Tanah Aset Desa Yang di Sewakan Kepada PT. Indosat selama 12 (Dua Belas) tahun.

Investigasi kami lakukan guna mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menyambangi Kantor Desa Rengas Dengklok Selatan, Saat itu Darim selaku Kepala Desa sedang menghibur diri bersama BPD di Gedung Serbaguna tepat di belakang Kantor Desa.

Lama menunggu akhirnya Kades pun memberikan waktunya kepada awak media fokusberitanasional.com untuk Komunikasi.

Saat kami Konpirmasi terkait dengan adanya dugaan tanah Aset Desa yang telah dikontrakan kepada PT. Indosat untuk pembangunan tiang Tower, Kades Darim mengakui bahwa itu memang Aset Desa dan sudah di lakukannya musyawarah bersama BPD.

“Memang kenapa, itu kan Aset Desa kami pun sudah lakukan musyawarah dengan BPD, lalu apa yang persoalkan”Ucapnya Darim ,Rabu ( 20/11/19 )

Saat dipertanyakan Perdes dan ijin yang mengacu pada peraturan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 pasal 4 dan pasal 5, Kades Darim langsung pergi seakan menghindari pertanyaan tersebut.

Berdasarkan Penggalian informasi, kami bergegas menyambangi lokasi Tanah Bengkok yang Diduga di pergunakan untuk kapling yang sudah berdirinya bangunan, lokasi berada di Waru doyong selatan bedeng Ayen, Desa Rengasdengklok Selatan.

Menurut informasi warga sekitar yang enggan di sebutkan namanya, bahwa yang mengontrak kebanyakan bukan warga Rengas Dengklok, tanah tersebut telah di Sewakan pertahun, dengan sejumlah uang Rp.200.000 per Meternya ,untuk kapling ukurannya tidak merata , ada ukuran 10 x 10 M, 10 X 12 M, 10 x 15 M, tergantung luas tanahnya, dan diketahui adanya 50 KK di lokasi tersebut.”Jelasnya Kepada fokusberitanasional.com

Sambungannya Warga tersebut memberikan informasi kembali bahwa adanya sebidang tanah Sawah Bengkok yang telah di Sewakan kepada inisial HK seluas 4 Hektar, dengan 1 Hektar nya pertahun sebesar Rp. 12.000.000 , maka apabila di kalihkan dengan 4 Hektar maka pertahun sebesar Rp. 48.000.000 pugkasnya kepada wartawan FBN, Jum’at( 29/11/19 ).

Sinaga selaku Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi ( L-KPK ) Kabupaten Karawang Angkat bicara menurutnya ini sudah tertuang pada Pasal 1 angka 10 ( Permendagri ) Nomor 4 tahun 2007, dan Dalam PP Nomor 47 Tahun 2015 juga mengatur mengenai pengelolaan Tanah Bengkok dapat digunakan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa.

Tanah Bengkok akan kembali kepada Desa jika masa jabatan yang bersangkutan sudah habis dan akan beralih kepada Kepala Desa pejabat yang baru ,lebih lanjut.”Ungkapnya Ketua L-KPK.Minggu(01/12/19).

Mengenai aset desa secara umum diatur dalam UU NO. 6 tahun 2014 tentang Desa ( UU Desa ) dan lebih rinci diatur dalam ( Permendagri ) No.1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Adapun di sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Desa, dan pada ayat (1) paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang.

Dengan hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke Rekeningnya Kas Desa, Namun apabila diperjual belikan itu di larang, sebagaimana di maksud dalam pasal 15 Permendagri Nomor 4 tahun 2007″ Jelasnya Si Naga.

Reporter : (Rahmat)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini