07/07/2022
Post Visitors:62

FOKUS BERITA PALEMBANG – Selasa 17/5/202 Sekitar Pukul 10.00 Wib Media Fokus Berita Nasional.net telah Mencoba mendekati Kepala Sekolah SMA Negeri 22 Palembang Drs Sumin Eksan,S.Pd MM di Ruang kerjanya yang beralamat di Jalan Kelapa Gading Perumnas Talang Kelapa Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan.

Fokusberitanasional.net merasa kaget mendengar ketika Kepsek, cerita bahwa di SMAN 22 Palembang mengatakan jika ada yang bersekolah di Sekolahan tersebut untuk nerima Siswa baru Uang pemasukan setidaknya 3 juta rupiah sembil dirinya mengucapkan
pantun bunyinya,”ada keladi ada talas.dan ada budi ada balas. Jelasnya di depan awak media.

Dirinya menambahkan kalau ada yang berminat disekolahan ini hubungi saja saya katanya.

Ketika di tanya bagaimana kalau dari luar Kota Palembang jawabnya semua bisa bahkan se indonesia. yang penting Duitnya katanya karena.duit itu akan di pergunakan untuk buat Staf Saya yang nulis. Tuturnya.

Tidak hanya itu saja pihak SMA Negeri 22 Palembang PPDB Tahun 2021 jalur zonasi pada saat itu diduga Kepala Sekolah Drs.Sumin Eksan, S.Pd MM menerima Siswa yang Diluar Zonasi lebih dari jarak 1.Km. dari areal SMAN 22 Palembang.

Yang katanya di terima anak pejabat yang tinggal di perumahan elit CGC.

Dan di tambah lagi masalah dana komite Siswa baru tahun 2021 dengan jumlah 449 Orang,di kali.x.2.000.000 = total nominal Rp.898.000.000, Uang tersebut di Bangunkan oleh Kepala Sekolah 3.ruang kelas Dana Komite tersisa ,200 juta rupiah saja dalam hitungan 600 juta rupiah menurut keterangan dari narasumber uang itu tidak tahu rimbanya.hilang tak berkesan.

Dan lagi perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU. RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dalam UU. RI Nomor 20 Tahun 2001

Aturan Hukum Larangan Pungutan Dana di Sekolah Bulan Juli seluruh Sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi memasuki tahun ajaran baru dalam melakukan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

Pihak sekolah telah didukung dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid. hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012.Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan.

Dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun Daerah.

Pemerintah menjamin pendidikan Dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan,SMP. SLTA atau SMA sederajat.Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (penjara).

Dalam hukum pidana secara umum mengatur bagi pihak kepala sekolah yang bersangkutan da kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui kegiatan.

Dengan melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUHP, “Pidana dengan ancaman.” hukuman penjara.

Dan ada sekitar 58 jenis Pungutan Liar di Sekolah :diantaranya yang di duga di lakukan oleh pihak sekolah adalah sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Sekolah untuk memungut uang di Wali Murid dan diantaranya Uang pendaftaran masuk Sekolah yakni calon Siswa baru dan Uang SPP/Komite.

Korupsi atau rasuah (corruption) dalam tindakan perbuatan pungutan liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU. RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dalam UU. RI Nomor 20 Tahun 2001 Aturan Hukum Larangan Pungutan Dana di Sekolah
Bulan Juli seluruh Sekolah baik tingkat SD, SMP,SMA hingga Perguruan Tinggi memasuki tahapan-tahapan tahun ajaran baru.dalam melakukan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun Daerah.

Dengan melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan,dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUHP, “Pidana dengan ancaman.” hukuman penjara.dan denda.

Dan ada sekitar 58 Jenis pungutan liar di Sekolah :diantaranya yang di duga di lakukan oleh pihak sekolah adalah sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Sekolah untuk memungut uang di Wali Murid- murid diantaranya Uang pendaftaran masuk Sekolah yakni calon Siswa baru dan Uang SPP/Komite.

Kolusi, perbuatan Persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain (colution).

Nepotisme adalah perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi,Kolusi,dan
Nepotisme,adalah mengutamakan saudara kerabat dekat sendiri, terutama dalam jabatan, perintah. (Nepos) KKN.

Termasuk monopoli adalah di Dominasi, penguasaan.untuk melancarkan aksinya ,tandasnya,.( Sirlani )

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: