Diduga Tidak Miliki Ijazah SD Kades Kalibaru Digugat L-KPK Tangerang Ke PTUN

73

KAB. TANGERANG, FOKUS BERITA NASIONAL | Balon Kades Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang akan melakukan gugatan ke PTUN, terkait dugaan adanya maladministrasi.

Misto F bagas akan di dampingi oleh LBH L-KPK dengan 10 pengacaranya, adapun gugatan tersebut adanya dugaan Panitia Pilkades Desa Kalibaru dengan Balon no. 2 H sueb H.M dengan adanya kongkalikong.

Berdasarkan Permendagri no 112 tahun 2014 tanggal 02 Agustus 2017 tentang kepala desa adalah calon yang berhak di pilih menjadi kepala desa
a. Bahwa panitia kepala desa Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang telah mengesahkan salah satu
balon Kepala Desa menetapkan H. SUEB HM. Sebagai Bakal Calon dengan nomor urut 2, padahal H. SUEB diduga tidak memiliki ijazah.

b. Bahwa pada proses penelitian kelengkapan administrasi klarifikasi dan tes tertulis kemampuan dasar serta penerapan dan pengumuman nama calon bakal calon H SUEB H.M sebagaimana pada lampiran keputusan Bupati Tangerang nomor : 141/kep-549-huk/2019 tentang penetapan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak tahun 2019.

Ppada huruf B angka 2 huruf a penelitian kelengkapan persyaratan administrasi tanggal 23/09 s/d 2019 telah melanggar ketentuan peraturan Bupati no 79 tahun 2014 tentang cara pemilihan antar waktu dan pemberhentian kepala desa. Pasal 26 huruf d yang berbunyi fhoto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang di legalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan keabsahan dari pejabat yang berwenang.
c. Bahwa dalam memenuhi persyaratan administrasi bakal calon H SUEB. HM telah menyertakan surat keterangan no 421-2/108/khd.1/IX/2019 tanggal 17 september 2017 yang di keluarkan oleh kops surat ulangan tengah semester pemerintah kabupaten tangerang Dinas Pendidikan SD kohod 1 beralamat di kampung Lontar Desa Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Banten.

d. Bahwa surat keterangan pada poin c telah bertentangan dengan peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan RI no 29 tahun 2014 tentang pengesahan fhoto copy ijazah / surat tanda tamat belajar dan surat penertiban surat keterangan pengganti ijazah / surat tanda tamat belajar dan surat penertiban surat keterangan pengganti ijazah /STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak sebagian dan seluruhnya di lakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai maklumatur baru, dan di ketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota apabila satuan pendidikan sudah berganti nama dengan surat pemohon dapat menunjukan surat kehilangan dari kepolisian dan surat pertanggung jawaban keterangan mutlak di tandatangani di atas matrai.

Namun hal ini tidak di lakukukan secara prosuderal yang berlaku, balon no 2 H SUEB H.M hanya meminta surat keterangan dari sekolah bahwa H. Sueb pernah besekolah di SD kohod 1 dan H. Sueb HM tidak mengurus surat pengganti ijazah untuk itu LBH L-KPK hari senin akan mendaftarkan gugatan ke PTUN agar mendapat keadilan. (Red-FBN)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini