Diduga Tilep ADD, Kades Rawa Belut Dilaporkan Lembaga Anti Rasuah

53

FOKUS BERITA NASIONAL | KABUPATEN CIANJUR –Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi KPK, DPC Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Meminta Kejaksaan Negeri Cianjur menindak tegas para oknum Kepala Desa yang berani dengan terang terangan melakukan penyimpangan terhadap anggaran Dana Desa (DD).

Adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Rawabelut Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur, membuat Komunitas Pengawas Korupsi geram. Seperti di katakan Ketua DPC Lembaga KPK, Kab. Cianjur Pudin Ariwibowo, kepada Fokus Berita Nasional.com. Kamis (17/1/2019). Sebagai kontrol sosial, tentunya kami tidak akan tinggal diam, setiap adanya temuan yang digali berdasarkan narasumber dan hasil Investigasi, kami akan melaporkan kepada pihak yang berwenang, baik Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan Kejaksaan Negeri (KEJARI).

Kepala Desa Rawa Belut yang diduga tilep Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018, kita kembali mendapat aduan dan informasi dari masyarakat, beberapa warga yang datang kekantor DPC Lembaga KPK, Kamis (17/1/2019).

Kedatangan warga tersebut, menyampaikan atas adanya dugaan kepala desa Rawa Belut, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, yang di duga tilep kelebihan Dana Anggara Rambat Beton, yang berada di Jalan Kampung Cipetey dengan nilai anggaran kurang lebih Rp. 30.000.000,- rupiah. Diketahui dana tersebut merupakan Dana Desa (DD) termin ke 2 pada tahun 2018.

Dikatakan Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, Pudin, meminta kepada pemerintah Daerah, baik Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Desa, dalam mengawasi dan mengaudit atas penggunaan angaran Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Cianjur, harus lebih tegas di dalam pengawasan penggunaan dana desa, bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya, cara pengelolaan Dana Desa dan Adminstrasi dalam Laporan Pertangung Jawaban secara berkala, yang mana dalam hal ini pengawasan baik dari tingkat Kecamatan, maupun BPD harus ketat dalam pengawasan terhadap penggunaan angaran, baik Fisik maupun belanja lainnya.

“Anggaran Dana Dana desa dikucurkan, bukan untuk dikantongi secara pribadi oleh kepala desa, melainkan suatu titipan yang harus disampaikan kepada masyarakat, untuk tercapainya, pembangunan yang merata dan untuk kesejahteraan masyarakat. “Jangan sampai Kades tersandung masalah Dana Desa” karena Dana Desa adalah mutlak Dana untuk rakyat, yang harus digunakan untuk kepentingan Masyarakat.

Masih ungkap Pudin, bahkan ada salah satu perangkat desa yang rutin dalam waktu satu bulan sekali, menjual Beras Sejahtera (Rasta) dengan jumlah perkarung, oknum (y), bahkan hal ini rutin dilakukannya dalam satu bulan, (y) diketahui sering kali melakukan penyelewengan disetip kali Rasta turun,

Pudin berharap, kepala desa lebih teliti dalam mengelola kegiatan, dalam menggunakan Dana Desa. Jangan sampai terjadi potensi yang menyebabkan kerugikan kerugian uang Negara, atau uang Rakyat. Kami mengajak khalayak masyarakat umum, agar berperan aktif dalam mengawasi anggaran Dana Desa, “itu uang rakyat, dan rakyat harus ikut serta dan tahu, untuk apa saja uang tersebut dipergunakannya, ungkap Pudin.

Warga yang namanya minta tidak disebutkan namanya, menyampaikan kepada Pudin, Bahkan kepala desa Rawabelut, telah meyewakan sebagaian aset desa pada salah satu PT. dengan nilai 30 juta rupiah, dalam jangka waktu tiga tahun, kami sebagai masyarakat tidak pernah tau uang dari hasil sewa tersebut, dipergunakan untuk apa, dan tidak adanya tranfaran dari Pemerintah desa, apakah dana tersebut masuk dalam khas desa, atau masuk dalam khas pribadi.

Bahkan kami sebagai masyarakat terkadang bingung dengan sikap dan tindakan kepala desa yang seolah olah segala sesuatu hal itu tidak mau tranparan sama masyarakat .padahal jelas jelas di atur dalam undang undang no 14 tahun 2008 tentang ke terbukaan informasi publik .pungkasnya. (Red-FBN)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini