Dinilai Pemborosan Komisi III DPRD Tolak Penetapan Anggaran Rehab Gedung RSUD Batu Bara

54

KAB. BATUBARA, FOKUS BERITA NASIONAL | Paripurna hasil laporan dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Batu Bara ada hal yang menggelitik pada pembacaan salinan pokok pikiran Komisi III DPRD Batu Bara yang diwakili dan dibacakan oleh anggota DPRD dari F-GOLKAR selaku anggota Komisi III Rizky Aryetta,S.ST, M.Si. Senin (09/09/2019).

Yang memaparkan Tentang penganggaran rehab gedung RSUD Kabupaten Batu Bara serta pembangunan gedung yang bernilai sangat Fantastis yakni RP.93.200.000.000 dengan rincian 90 Milyar rupiah untuk Rehab gedung dan 3,2 Milyar Rupiah untuk Perencanaan pembangunan Gedung.

Pantauan awak media yang merupakan bagian dari Team IJAB (Ikatan Jurnalis Batubara) tersebut disampaikan dengan sikap dan nada bahasa yang tegas yang diwakili oleh Anggota DPRD kabupaten Batubara Rizky Aryetta F-GOLKAR Senin (09/09/2019).Bahwa, Sikap Komisi III Tidak Merekomendasi serta Menolak Keras Anggaran yang sangat fantastis ini dengan 3 alasan mendasar.

Ketiadaan perencanaan yang terukur dan tanpa penjelasan secara terperinci dan detail untuk rehab gedung RSUD Rp90 Milyar serta bangunan apa saja yang akan dibangun dari uang daerah Rp.3,2 Milyar tersebut dan yang paling mengejutkan adalah pada pembacaan pokok fikiran tersebut komisi III menjelaskan bahwasanya kepala dinas kesehatan dan Plt. RSUD Batu Bara tidak dilibatkan dalam menyusun budget dan perencanaan untuk penetapan anggaran tersebut.

Dilihat dari Waktu pelaksanaan yang terlalu pendek yaitu satu tahun dengan Anggaran sebesar Rp.90 Milyar untuk rehab dan Rp 3,2 Milyar untuk pembangunan dinilai diragukan tercapai dengan baik.

Sumber Dana untuk perehapan dan pembangunan gedung RSUD Batu Bara bersumber dari pinjaman daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp.220 Milyar rupiah tercatat pada buku Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Bunga Rp.11,3 Milyar pertahun hal ini mengejutkan Komisi III DPRD Batu Bara serta dinilai pemborosan tanpa urgensi yang mendesak bahkan nilai bunga yang besar itu dapat membebani Keuangan Daerah.

Pinjaman daerah ini kedepannya dapat menjadi beban baru untuk APBD Batu Bara. Seyogyanya pemkab untuk mengkaji ulang dampak terburuknya jika nanti pinjaman ini Pemkab tidak dapat membayar bunga & pokok hutang yang harus dibayar setiap tahun nya.

Dan pada Paripurna Pokir DPRD kabupaten Batu Bara di waktu dan tempat yang sama, sebelum nya Komisi II yang sudah terlebih dahulu membacakan salinan pokok pikiran yang pembacaan salinannya diwakilkan oleh Anggota DPRD kabupaten Batubara dari F-PKS Yaitu Citra Muliadi Bangun, SE menyampaikan kepada Bupati kabupaten Batubara Ir. H. Zahir MAP, untuk segera memberhentikan DIRUT BUMD PT. Batera Berjaya dikarenakan menduduki jabatan ganda, selain DIRUT BUMD, beliau juga masuk di dalam Team TBUPP.

Citra Muliadi Bangun, SE memaparkan bahwa sebaiknya Dirut BUMD Bapak Drs. Aldinz Rafollo Siregar agar fokus pada jabatannya sebagai Dirut BUMD PT. Batera berjaya.

Terlepas dari persoalan Double Job DIRUT BUMD yang juga merupakan Anggota TBUPP yang akan menerima Gaji double Drs. aldinz Rapolo Siregar
ditanyakan kepada beliau persoalan penerimaan daerah bersumber dari pinjaman Daerah yang menembus Angka Rp. 220 Miliar yang tercantum pada KUA PPAS 2020, Citra Muliadi Bangun yang juga merupakan Anggota BANGGAR DPRD Batu Bara menanyakan apa urgensinya hingga pemerintahan yang dipimpin Zahir-Oky yang belum genap setahun ini sudah terburu-buru melakukan langkah untuk meminjam Dana sebesar itu?.

“Saya cukup heran dan shock sih sebenernya, kenapa Pemkab begitu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk mengajukan Pinjaman yang nanti akan membebankan APBD daerah. Dan baru kali ini terjadi selama Kabupaten BATUBARA berdiri semenjak dimekarkan ada peminjaman dana sebesar ini.

Kami belum mendapatkan rincian dan penjelasan dari pemkab terkait urgensi, manfaat serta menimbang resiko dari beban yang akan ditimbulkan terhadap bunga pinjaman & hutang pokok pinjaman tersebut.

Bagaimana PEMKAB akan menciptakan PAD untuk membayar bunga dan hutang pokok yang mereka sampaikan pada KUA PPAS 2020 APBD Kabupaten BATUBARA. Nanti saya akan membahas ini dengan kawan-kawan yang berada di komisi BANGGAR terkait Pinjaman dengan Angka yang cukup Fantastis tersebut” pungkasnya.

Dibanggar nantinya kita bahas secara detail. Apa urgensi daripada pinjaman itu.

Reporter: Supriadi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini