Dinsos Harus Kaji Ulang Data Verifikasi Program Keluarga Harapan “PKH Pantai Bahagia Menjadi Sorotan Lembaga KPK”

55

FOKUS BERITA NASIONAL | KABUPATEN BEKASI – Program yang sedang digalakan Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai perlu dikaji ulang dan Verifikasi data.

Banyaknya Penerima PKH yang tidak tepat sasaran, bahkan banyak penerima yang sudah wafat, namanya masih terus tercatat dan terdaftar.

Program Keluarga Harapan menjadi ajang sunat menyunat dan Pungli oleh oknum Ketua Kelompok dan Pendamping PKH.

Hasil Investigasi Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi L-KPK Kabupaten Bekasi dan beberapa narasumber penerima PKH, diduga adanya pemotongan usai pencairan Kepada Penerima PKH, potongan tersebut sekitar 50.000/anggota.

Dikatakan Narasumber yang namanya tidak ingin disebutkan, yang tinggal di Desa Pantai Bahagia Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Saya disetiap dapat bantuan PKH, pasti dipotong oleh Ketua Kelompok atau Pendamping Desa, dengan kisaran minimal 50.000/orang. Sedangkan di Desa Pantai Bahagia yang terdaftar dan penerima PKH kurang lebih sekitar 600 orang.

Adanya indikasi pengkondisian secara kolektif kartu ATM yang Terorganisir mulai dari Ketua Kelompok sampai pendamping. “Ya, itu 1 x tahap pencairan, sedangkan tahapan tersebut turun per triwulan” terangnya.

Saat dikonfirmasi fokusberitanasional.com, Ismail salah satu Koordinator PKH Desa Pantai Bahagia. Senin (11/2/2019) mengatakan, untuk di Pantai Bahagia belum cair pak, untuk dampingan saya. “Dipantai Bahagia kan bukan saya aja pendampingnya pak”. Sambil mengatakan Selain saya masih ada yang laiinnya, Ibu Iin dan Tariah, Silahkan konfirmasi langsung pak, terang Ismail, terkesan saling melempar batu.

Dikatakan Rahmat Hidayat, Humas Lembaga KPK Kabupaten Bekasi. Senin (11/2/2019). Adanya informasi dan laporan beberapa warga Desa Pantai Bahagia kekantor sekretariatan DPC, tentunya menjadi bahan catatan dan kajian. Dinas Sosial harus turun langsung kelapangan, adanya Penerima PKH yang sudah meninggal, Dinsos harus memverifikasi data tersebut, ada juga yang sudah tergolong mampu dan mapan, namun tercatat sebagai penerima PKH.

Selain itu, sistem yang sedang berjalan rentan sekali menjadi lahan azas manfaat yang dinilai merugikan penerima PKH. Apapun alasannya itu tetap saja “Pungutan Liar” (PUNGLI). Dengan bahasa nya, mungkin se ihlasnya, tapi realnya ada yang mengkondisikan, bahkan kejadian baru baru ini, si penerima PKH ingin mengambil uang sendiri via ATM itu dilarang oleh oknum pendamping. “Padahal itu sudah menjadi hak masing masing penerima, Kata Hidayat.

Kita akan sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, dan Pihak berwajib dalam hal ini Polsek Muara Gembong, agar sigap dan cepat didalam merespon informasi dari masyarakat, apa lagi ada unsur dugaan pungli. Tutup Hidayat. ( Red-FBN)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini