Direktur Organisasi DPP MOI Angkat Bicara Terkait Perampasan Kendaraan Yang Dilakukan Debt Colektor

370

Kab.Bekasi – FBN | Maraknya Perampasan kendaraan yang di lakukan oleh Debt Colektor ini membuat masyarakat resah dan tidak nyaman, dengan pengambilan secara paksa di jalan oleh beberapa oknum tersebut.

Seperti halnya yang menimpa salah satu Insan Pers yang bernama Juhery dari Media Beritaindonesianews.com, yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi, ketika dirinya akan menjemput temannya, untuk menghadiri undangan Rapat Hari Pers Nasional (HPN), dirinya di hadang oleh beberapa orang Debt Collector di jalan Infeksi Kalimalang Tegal Danas, Jumat, (24/01/2020).

“padahal KTA wartawan saya tergantung di kantong baju, namun mereka tidak menghiraukannya,dalam perjalanan mereka akan membawa saya ke kantornya, akan tetapi saya di turunkan beserta teman saya di Jababeka Cikarang baru, dan mereka membawa mobil saya entah kemana.”Keluhnya Wartawan Beritaindonesianews.

Dengan adanya persoalan tersebut, Doni Ardon Selaku Direktur Organisasi DPP Media Online Indonesia (MOI) Angkat bicara.

Menurutnya “Tindakan Leasing melalui Debt Collector/Mata lelang yang mengambil secara paksa kendaraan dirumah, merupakan perbuatan melanggar hukum, yakni Perampasan dan dapat dijerat pasal 365 KUHP tentang perampasan.”Jelasnya Doni Ardon.Rabu(29/01/2020).

“Tetapi, bukan berarti nasabah dapat bebas dari beban angsuran/ cicilan karena merupakan kasus perdata yg dapat diselesaikan lewat pengadilan perdata.”Tegasnya Direktur Organisasi DPP MOI.

Dia juga memaparkan “Pihak Kreditur (Leasing) tidak berhak mengambil motor/ mobil/nasabah macet dengan seenaknya sendiri,masih kata Doni Ardon “baik di rumah apalagi di jalan, karna pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan.”

Doni Ardon juga menambahkan bahwa Sejak tahun 2012, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.”Jelasnya.

Reporter : (**tif)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini