Ditolak MA, 28 Perusahaan di Kabupaten Bekasi Kembali Ajukan Uji Materi Perda 4 Tahun 2016

144

KAB. BEKASI, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Sebanyak 28 perusahaan industri swasta di Kabupaten Bekasi Jawa Barat kembali akan mengajukan permohonan uji materi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kuasa Hukum pemohon uji materi, B. Woeryono mengatakan, permohonan ini merupakan buntut penolakan uji materi yang dimohonkan kepada Mahkamah Agung (MA), tidak lama ini. Saat itu, terdapat tujuh pasal yang diajukan.

“Kita mengupayakan untuk mengajukan lagi uji materi terhadap pasal yang belum ditolak. Kan yang ditolak kemarin cuman tujuh poin,” kata Woeryono di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat (26/4/2019).

Menurut Woeryono, permohonan uji materi terhadap pasal-pasal tersebut beralasan. Dia menilai, perda yang dibuat oleh pemerintah kabupaten tidak sejalan dengan aturan ketenagakerjaan yang lebih tinggi, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri tentang ketenagakerjaan.

“Itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kalau secara hirarkie perda itu di bawah. Tapi monggo, kita akan ajukan lagi. Kita masih punya kesempatan untuk pasal-pasal yang lain,” ujar Woeryono.

Manakala itu, sebut Woeryono, terdapat 28 perusahaan yang mengajukan permohonan tersebut. Untuk sekarang, sudah ada 11 perusahaan yang memberikan surat kuasa untuk pengajuan uji materi selanjutnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia, Yosminaldi menilai, banyak di antara pasal dalam perda yang terkesan memaksa dan cenderung merugikan dunia industri.

Pasal-pasal tersebut misalnya yang berkaitan dengan aturan pemagangan, penempatan tenaga kerja, pemborongan pekerjaan, hubungan kerja, pengupahan, fasilitas kesejahteraan, dan perjanjian kerja bersama.

“Saya pikir lumayan banyak poin-poinnya yang tidak ramah dengan dunia industri, misalnya ada kata-kata wajib, sanksi pidana untuk perusahaan, terus (bunyi pasal perda) terlalu memaksa,” katanya.

Dia mengaku, sebelum perda itu ditetapkan semasa Eks Bupati Neneng Hasanah Yasin, pihaknya ikut terlibat memberi masukan. Namun setelah ditetapkan perda itu tidak mengakomodir masukan-masukan industri, malah cenderung berpihak pada pekerja.

“Jujur kami kecewa dengan perda ini, karena masukan kami tidak diakomodir. Kami bukan tidak menyetujuinya, tapi konten perda itu lebih berat ke kepentingan serikat pekerja. Harusnya seimbang, industri diakomodir, serikat pekerja diakomodir, jadi semuanya berjalan seiring,” katanya.

Dia menambahkan, bila perda masih berisi dengan aturan yang sama, maka kedepan akan banyak merugikan perusahaan. Dia berharap dengan bupati baru maupun para anggota legislatif yang anyar terpilih, isi perda ini kembali dipertimbangkan untuk diterapkan dunia industri. (jhon)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini