Dua Sisi Antara Persoalan Sampah Domestik VS Sampah Impor

56

BEKASI, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Apa sesungguhnya tujuan dan target pengelolaan sampah dalam negeri menurut mandat UU No. 18/2008, PP No. 81/2012? Secara praksis Indonesia masih dirudung permasalahan sampah semakin rumit dan kompleks.

Dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) Bagong Suyoto, kepada Fokus Berita Nasional.com, Rabu (3/7/19). Setiap daerah Kabupaten/ Kota mayoritas masih mengandalkan paradigma Kumpul-Angkul-Buang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah sesampainya di TPA hanya ditumpuk dan ditumpuk begitu saja menjadi gunung-gunung sampah atau Gunung Runtah.

Secara populer dikenal dengan sistem Open-Dumping. Suatu sistem yang dilarang oleh peraturan perundangan. Tetapi kenapa tetap dipertahankan dan bahkan berkembangbiak menjadi pemadangan yang sangat disenangai oleh sejumlah orang. Bahkan sejumlah daerah cinta dengan open-dumping. Akibatnya TPA cepat penuh, kondisi lingkungan tercemar, air warga tercemar, ancaman kesehatan masyarakat semakin nyata.

TPA sampah kontra-keberlanjutan, banyak ditemui gunung-gunung sampah. Sering terjadi longsor saat musim hujan dan memakan korban manusia dan kebakaran saat kemarau. Belum lagi bau sangat menyengat akibat gas-gas sampah, seperti CH4, CO2, dll. Koloni lalat dan belatung semakin banyak. Bisa dipastikan panoramanya semakin jorok dan bau.

Hal ini diperparah adanya perilaku dan budaya abai keberlanjutan. Sebagian membuka TPA ilegal alias liar. Pasti tidak ada ijin dan tak memenuhi segala persyaratan resmi. Keberadaan TPA liar pasti mengganggu warga sekitar. Sampai sekarang TPA ilegal berkembangbiak di mana-mana. Namun, pemerintah/penegak hukum berdiam diri seperti pertapa suci meskipun warga berteriak-teriak, protes, marah?! Merupakan permasalahan serius di tubuh pengawas dan penegak hukum sektor persampahan dan lingkungan.

Beban yang berat itu ditambah oleh pembuangan sampah di daerah aliran kali/sungai (DAS) dan badan sungai. Sungai sampah atau sungai runtah, kata orang kampung. Sampah-sampah itu terbawa air hingga pesisir dan laut. Implikasinya mencemari lingkungan dan biota laut. Sungai runtah sungguh malang nasibnya, seperti nasib Sungai Citarum, CBL, Cisadane, dll.

Bagong Suyoto Menegaskan, Ternyata Indonesia bukan hanya dibelit oleh sampah, melainkan juga limbah beracun dan berbahaya. Pembuangan ilegal limbah B3 ditemukan di beberapa tempat. Bahkan, pendirian tempat pengolahan limbah B3 yang berdekatan, jaraknya kurang dari 300 meter dengan permukiman, sekolah, dll dibiarkan saja. Bahkan otoritas resmi berdatangan, seperti memujanya. Padahal dalam ketentuan dan persyaratan dalam Amdal sudah sangat jelas. Juga ketentuan peraturan perundangan lain. Pemerintah Pusat semakin tidak berdaya tangani kasus-kasus limbah B3. Urusan limbah B3 sejenis komplotan yang menakutkan!?! Limbah B3 pun menyerang ke kampung-kampung akibat tumbuhnya berbagai industri/ pabrik-pabrik di kota dan pinggiran kota.

Beban-beban yang begitu berat dan menciptakan amburadulnya tata kelola sampah dalam negeri, ditambah lagi permasalah impor sampah dan sampah impor yang sisanya dibuang ke kampung-kampung. Suatu bentuk kebresengkan tata kelola sampah yang semakin kompleks dan rumit. Tentu saja merebaknya konflik sosial dan merugikan perekonomian pemulung, pelak kecil dan warga yang menangani sampah lokal.

Para pengusaha impor sampah semakin merajalela. Apalagi ada institusi resmi, derajatnya kementetian, yang mendukung usaha impor sampah. Alasan bahan baku. Mereka tak merasa bersalah, malah semakin bangga. Profit oriented dengan usaha impor sampah, impor runtah dari negara industri maju. Setidaknya 35 negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman, Austria, Kanada, Jepang, Australua, dll mengirim sampahnya ke sejumlah daerah di Indonesia, seperti Batam, Banten, Bogor, Bekasi, Karawang, Indramayu, Mojokerta, Surabaya, dll. Indonesia sepertinya dijadikan TPA sampah negara maju.

Yang sangat menyedihkan para importir menggunakan berbagai modus, misal impor kertas namun didalamnya ada sampah plastik, logam, popok bayi, dll. Bahkan, sudah terbukti ada kandungan limbah beracun dan berbahaya (B3). Kegiatan memasukan limbah B3 ke wilayah NKRI merupakan bentuk pelanggaran serius menurut UU No. 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Situasi ini semakin diperparah oleh perilaku dan tindakan yang tidak bertanggungjawab dan anti-keberlanjutan. Mereka membuah sisa-sisa sampah impor itu ke sembarangan tempat, tanah kosong, pinggir kali, bekas galian, dll. Ada juga yang dibakar setiap hari. Runtah impor sudah masuk ke kampung-kampung. Sepertinya ada jenis penjajahan baru. Negeri ini “dijajah” oleh sampah impor atau runtah asing.

Maka mulailah memihak para negeri ini, Indonesia, NKRI, pemulung, pelapak kecil dan rakyat. Mulai memihak pada arah keberlanjutan. Rakyat butuh lingkungan yang baik dan sehat. Sama dengan makhluk hidup lain. Segera bertindak perbaiki tata kelola sampah dalam negeri. Kedua, stop sampah impor atau runtah asing!! Ketiga, para pencemar lingkungan harus bersihkan/angkat semua sampahnya dibuang sembarangan dan lakukan remediasi atau pemulihan lingkungan. Keempat, bisakah Pemerintah Pusat dan Daerah bertindak tegas kepada para penjahat lingkungan. (Red)