oleh

Dugaan Adanya Pemberitaan Sepihak, Kades dan Warga Talagajaya Berikan Klarifikasi Dihadapan Para Wartawan

FBN # KARAWANG – Kepala Desa (Kades) Talagajaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang, Naja Nurjaya SE mendadak viral atas di laporkan ke Aparat Penegak Hukum ( APH), bukan itu saja dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa ada pungutan Program Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL), Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD).

Dengan adanya hal tersebut Kepala Desa Talagajaya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh Masyarakat, dan puluhan warga mendatangi Kantor Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang, untuk mengklarifikasi dan membantah yang sebenarnya dalam pemberitaan di salah satu media online, Kamis ( 27/5/2021) pagi.

Kades Talagajaya Naja Nurjaya SE, langsung memberikan Klarifikasi dan bantahan di halaman Kantor Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang, yang di hadiri puluhan warganya,juga hadir beberapa dari anggota dan ketua korcam LSM/ORMAS yang ikut menyaksikan.

“Dalam berita tersebut tidak benar dan tidak mendasar, kami saja selaku Kepala Desa tidak di Konfirmasi.” Tegas Naja Nurjaya Kepada Awak Media dengan lantangnya melalui jumpa Pers di halaman Kantor Kecamatan Pakisjaya, Kamis (27/5/2021)  pagi

Lanjut Kepala Desa (Kades) Talagajaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang. Naja Nurjaya SE  menjelaskan dalam Jumpa Persnya. Dalam program PTSL tersebut sudah dibentuk tim panitia kepengurusan PTSL di Desa Telagajaya, dalam pelaksanaan itu program tahun 2018 sekitar kurang lebih 1000 bidang dan sudah di bagikan kepada warga kami.

Pengajuan PTSL Sertifikat tanah, dalam hal ini banyak ya warga masyarakat ada yang peralihan hak, ada yang keterangan ahli waris yang nama program PTSL itu adalah program tanah sistematis lengkap, yang mana sudah kita bentuk tim dan Kepala Desa yang mendatangani- mendatangani, dalam hal ini ada pemberitaan-pemberitaan, bahwa program PTSL itu dibanderol Talagajaya ini sekitar Rp2.500.000 sampai 5 juta, itu tidak benar, seharusnya lihat dulu dasar alasan hak ya, disitu ada dari kakeknya yang meninggal dunia dipecah menjadi sepuluh bidang di situ ada hak Desa, sedangkan PTSL ya Gratis, bukan itu saja ada juga di dalam pengaduan  sebanyak 5 juta, yang 5 juta itu biaya kepengurusan PPAT. Kata Naja Nurjaya SE dengan tegas.

“Karena tim di situ berikan kebaikan, ketika jadi Akta ajukan saja ke Progam PTSL. bukan itu saja Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri saja Gratis sedangkan di situ harus bayar 150.000 SKB 3 mentri tersebut. Sedangkan saya juga pernah audensi dengan tim saber pungli, Kesbangpol dan bersama Apdesi dalam rapat tersebut sudah jelas ada kebijakan Rp.500.000 juga.” Ujar Kepala Desa Talagajaya Naja Nurjaya SE

Dalam hal ini tentunya pemberitaan dan pengaduan tersebut  tidak mendasar, mestinya pewarta baik lembaga tanya dahulu yang detail kepada warga ketika ada pungutan atau dimintakan sebanyak Rp 2.500.000 dasarnya apa, apakah atas nama pribadi dia kalau bukan harus diurus dulu, apakah nama pribadi apakah waris kalau waris harus di urus keterangan warisnya peralihan haknya, mungkin itu harus diurus dulu surat surat lainnya. Sudah jelas ada biaya pembuatan surat, untuk PTSL bahkan jelas didalam SKB 3 Mentri saja ada biaya Rp 150.000 tapi saya gratiskan. Terang Naja dalam Jumpa Pers nya, Kamis (37/5/2021)

Naja Nurjaya SE pun menjelaskan kembali, menyangkut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2020 di Desa Talagajaya, ada pengajuannya proposalnya ada  RAB nya dan Dana Desa yang 40% nya untuk fisik, seperti Jalan lingkungan dan yang lain-lainnya, dan saya juga melihat dalam tulisan dikatakan di media di situ saya lihat pemberitaan bahwa dana BLT 9 kali, kalau 9 kali dari mana anggarannya. katanya

“Sedang kan anggaran yang sudah di bagikan baru 4 x dengan rincian Rp 600.000 3x dan 900.000 satu kali yang 900.000 di bagi Rp. 300.000. Data penerima BLT DD ada semua,bukan itu saja warga masyarakat kami, saya buatkan pernyataan sudah menerima BLT-DD tahun anggaran 2020 diatas materai.” Jelasnya

Dalam pemberitaan tersebut tidak berimbang seharusnya konfirmasi saya dahulu sebagai Kepala Desa nya, kami saja belum di tanyakan kok sudah muncul Statmen Statmen yang tidak jelas. Dan kami bantah mentah mentah bahwa pemberitan tersebut tidak benar dan tidak mendasar. Tegas Naja Nurjaya SE

Naja Nurjaya Ssangat menyayangkan dengan adanya Pengaduan atas nama warga masyarakat Talagaja, bahwa saat semua di klarifikasi itu tidak tahu di kira dapat bantuan covid-19.

“Ada warga kami semua yang tanda tangan dalam pelaporan itu semua tidak tahu, artinya di jebak warga kami, dikira di minta tanda tangan dan photo copy KTP akan mendapatkan bantuan Covid-19. Ini lah yang saya sangat sayangkan dalam pemberitaan dan pengaduan laporan ke pihak Aparat Penegak hukum (APH) yang tidak mendasar.” Pungkasnya

Disisi lain menurut ketua BPD Desa Talagajaya Wardi, menegaskan, bahwa adanya pemberitaan di salah satu media online, di mana Kapala desa di tuding adanya pungutan PTSL dan lainya bahwa itu tidak benar.

“Bahwa dalam program PTSL tersbut di bentuk tim apa yang mana di sampikan oleh kepala desa tersebut itu benar, untuk BLT semua sudah di salurkan kepada yang berhak sebanyak 4 kali yang mana di rincian sudah di sampaikan oleh Kepala Desa tadi.”  Ujar Wardi kepada awak media, Kamis (27/5/2021)

“Masalah pembangunan setiap tahun kita ada pembangunan fisik, seperti japak, leningan, jalan lingkungan , dan bendungan dimana tidak ada pembangunannya?, dalam pemberitaan tersebut bohong dan kami pun sebagai BPD belum dan tidak merasa di Konfirmasi.” Kata Wardi

Wardi pun menegaskan, “Kami atas nama BPD apa yang di beritakan tersebut tidak benar dan tidak akurat.” Tegasnya.

Di tempat yang sama menurut warga masyarakat Desa Talagajaya Samun, bahwa Saya buat Sertifikat PTSL di Desa Talagajaya tidak di pungut biaya sepeserpun.” Katanya kepada awak media.

Sama apa yang dikatakan oleh Ustd Udi, bahwa kepengurusan sertifikat PTSL tidak dipungut biaya, “saya mengurus Sertifikat PTSL sebanyak 3 bidang tidak di pungut biaya apapun, adapun saya ngasih kebijakan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) itu pun bukan Aparat Desa yang minta, saya yang ngasih, tentang adanya pemberitaan ada pungutan Rp. 2,500.000 itu tidak benar.” Tegasnya

Ditempat terpisah yang mana namanya merasa di catut dalam pelaporan kepala desa Talagajaya, warga masyarakat merasa di bohongi dan dikira dapat bantuan Covid-19.

“Tentang pelaporan dan KTP saya termasuk ada dikumpulkan Photo copy KTP saya pikir untuk mengajukan bantuan Covid-19 ya saya kasih saja gak tahu untuk apanya. kalau soal pembuatan Sertifkat PTSL saya sudah jadi dan tidak dipungut biaya apapun.” Jelas Darsih kepada awak media.
(Bahroem)

Komentar

Fokus Berita Nasional