Dugaan Kasus Pungli PTSL Desa Bagan Limau Terus Didalami

14
Foto: Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pelalawan Andre Antonius MH.

FBN – PELALAWAN || Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan terus mendalami pengusutan kasus dugaan korupsi pungutan liar (pungli) pengurusan dan pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui.

Untuk menyingkap dugaan kasus rasuah ini, mereka telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Tidak hanya itu, penyidik Korp Adhyaksa ini juga sudah melakukan pemanggilan kepada sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pelalawan Andre Antonius MH kepada wartawan, Kamis (11/2) kemarin via selulernya menjelaskan bahwa, penyelidikan tahap awal dugaan kasus korupsi pungli ini, merupakan tindaklanjut dari operasional intelijen (Seksi Intel) Kejaksaan yang sebelumnya telah melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan pengumpulan data (Puldata), katanya.

Sehingga dengan adanya pelimpahan penanganan dugaan kasus korupsi pungli tersebut, maka kami dari tim pidsus langsung menindaklanjuti penanganan perkara tersebut dengan melakukan penyelidikan (Lid). Sebagai tahap awal penyelidikan, maka kami masih melakukan pemanggilan sejumlah saksi untuk dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Lanjut Andre pihaknya berjanji akan bekerja maksimal, sehingga kasus ini cepat terungkap sehingga dapat diketahui siapa pihak yang bertanggungjawab untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya Seksi Intelijen Kejari Pelalawan telah melakukan Puldata dan Pulbaket terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungli) pengurusan dan pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui. Dimana terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi ini, berawal dari adanya laporan masyarakat tentang pungutan liar (pungli) pengurusan dan pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui.

Program Presiden Jokowi dan Pemerintah Pusat yang diproses melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembuatan sertifikat, bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membuat sertifikat hak milik diduga banyak disalah gunakan. Salah satu kemudahan dari program tersebut, adanya ketentuan besaran biaya yang sangat murah, sesuai yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor: 25/SKB/v /2017,Nomor: 590-3167A,Nomor : 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.

Dalam pelaksanaan program Nasional tersebut, BPN telah melakukan konfirmasi penuntasan sebanyak 1.200 persil sertifikat tanah dari jumlah pendaftar sebanyak 1.257 ribu persil. Hanya saja, saat pengurusan surat tanah itu selesai dari BPN Pelalawan, Pemerintah Desa Bagan Limau membebani biaya pembuatan PTSL tersebut kepada masyarakat di luar batas ketentuan yang ada. Yakni dengan nominal sebesar Rp900 ribu hingga jutaan rupiah. Padahal, dalam SKB 3 Menteri tersebut, biaya yang ditanggung masyarakat hanya sebesar Rp200 hingga Rp300 ribu.

Dan bahkan, meski telah satu tahun lebih uang atau biaya tersebut diberikan kepada pihak Pemdes Bagan Limau, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum menerima sertifikat tanah tersebut. Padahal, masyarakat telah berulang kali meminta hak mereka, tapi Pemdes Bagan Limau tidak merespon dan memberikan kejelasan.

Karena tidak adanya tranparansi dari PemDes Bagan Limau, maka masyarakat Desa Bagan Limau akhirnya memutuskan untuk membuat laporan pengaduan adanya pungli yang dilakukan oleh aparatur Desa setempat kepada Kejari Pelalawan. Dan tim Intelijen Kejari Pelalawan langsung menindalanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan melalui pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dari sejumlah pihak terkait.

Ya, dugaan tindak pidana korupsi pungli program PTSL Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui ini sudah kita lakukan pulbaket dan puldata. Dimana kami telah memanggil pihak-pihak terkait untuk dilakukan klarifikasi atas laporan dugaan korupsi itu diantaranya aparat desa, masyarakat desa, serta BPN Pelalawan,” kata Kasi Intelijen Kajari Pelalawan Sumriadi, SH., kepada wartawan.

Ia menambahkan, “kasus ini telah kami tingkatkan penanganannya ke tahap penyelidikan oleh seksi Pidsus yang telah membentuk tim untuk mengungkap kasus rasuah tersebut,” tutupnya. (Sur)