Dugaan Pungli Program PTSL, Kejari Karawang Diminta Periksa Oknum Kades Dayeuhluhur Kec Tempuran

88

KAB. KARAWANG, FOKUS BERITA NASIONAL | Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat melapor kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) jika dipaksa membayar administrasi dalam pembuatan sertifikat tanah, baik oleh pemerintah daerah maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). keputusan bersama (SKB) yang di tunjuk oleh Presiden Ir.H Jokowidodo melalui tiga Kementerian diantaranya Kementerian ATR/ BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tertanggal 22 Mei 2017 Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017.

Hal ini diungkap Kepala Negara menjawab keluhan-keluhan yang masih berdatangan soal biaya sertifikat
ada sejumlah oknum yang meminta masyarakat membayar biaya pengurusan sertifikat tanah hingga Jutaan rupiah , padahal tarif normal hanya Rp150 ribu Tidak mahal,.

Pihak Kepolisin beserta Kejaksaan menegaskan, kepada elemen masyarakat dan pers juga bebas untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan Program PTSL Pihak Kecamatan dan Pihak Desa. Jika ditemukan bukti pelanggaran, memungut uang lebih dari Rp.150.000 segera melapor ke Pihak Berwenang,

Jika ada penyelewengan atau pungutan liar di tingkat desa, serta pemerintah di tingkat kecamatan Masih maraknya pungutan liar (Pungli) di desa-desa, membuat masyarakat resah bahkan setelah dibentuknya Peraturan Persiden No.87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih (Pungli) banyak oknum pemerintah desa yang tertangkap tangan.

Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah, justru menjadi lahan pungutan liar (pungli) bagi segelintir oknum. Seperti yang terjadi di Desa Dayehluhur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang,

Desa Dayeuh Luhur mendapat bantuan program PTSL 1500 bidang, Sebelum melakukan pendaftaran calon penerima program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Panitia Mengundang masyarakat bertempat di Kantor Desa Dayeuhluhur Acara sosialisasi dan melakukan kesepakatan dengan masyarakat dengan adanya program PTSL ini akan ada biaya yang timbul dari proses pemberkasan,”

Seperti pengadaan kertas, cetak printer, patok, materai, berita acara dan surat-surat lain dalam proses pelaksanaan PTSL menjadi tanggung jawab panitia. Untuk itu, dalam berita acara yang disepakati panitia dan warga masyarakat mengambil keputusan bahwa biaya Program PTSL harus membayar: Rp.600.000,00, untuk sebidang tanah darat, Rp. 2.500.000,00, perhektar tanah sawah, pungutan uang sebanyak tersebut.

Hasil kesepakatan antara masyarakat dengan panitia dan sudah diputuskan dalam rapat bersama di ketahui Kepala Desa Dayeuhluhur ( H. Sapin Hidayat ) Serta Ketua BPD (Mardi), (22/7/19).

Sementara “ Anwar Soleh Ketua Lembaga KPK mengatakan kepada Fokus Berita Nasional “Pentingnya peran serta elemen masyarakat dan Media Masa, Tertuang dalam UU No.71 tahun 2000 tentang peranserta masyarakat dalam mewujudkan penyelenggara pemerintah yang baik dan bebas KKN.

Serta UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Mengacu Pasal 12 huruf e terkait Pemerasan dan Pasal 11 terkait Gratifikasi UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara,”

Keputusan Mentri Pedayaguna Aparatur Negara Nomor : KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat

Peraturan Persiden No.87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih (Pungli) “anwar lebih lanjut” bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang aktif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas KKN

Anwar lebih lanjut atas temuan dari tim Media FBN ini kami tinadak lanjut, dalam hal ini Kasat Saber Pungli beserta Kasi Pidsus Kajari Karawang.

(1). Agar segera melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait dengan adanya pengaduan masyarakat yang didugaan adanya pungli ( pungutan liar ) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Agar tanpa tebang pilih bagi para oknum yang terlibat didalamnya yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

(2). Membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangannya.

(3). Menerapkan Hukum sesuai dengan ketentuan dan perataturan perundang-undangan dengan tetap konsisten Terhadap setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi

(4). Segera Memanggil dan memeriksa Oknum Kepala Dayeuhluhur ( H. Sapin Hidayat ) dan panitia program PTSL siapapun yang diduga terlibat di dalamnya, Dengan tetap mengacu pada “azas praduga tak bersalah” kami berharap agar pihak-pihak yang ber kompeten yang dalam hal ini Kasat Saber Pungli beserta Kasi Pidsus Kajari Karawang agar segera melakukan tindakan Hukum sesuai dengan kewenangannya.

Dan selanjutnya kami akan menyimpan berkas, gambar, rekaman dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan suara gambar maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunanakan media cetak media online media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.Disisi lain, hal yang mendapatkan informasi atau salinan data ini kami anggap masih dalam koridor tupoksi dalam melakukan pengamatan dan pemantauan serta fungsi PERS selaku control social masyarakat.

Reporter: A. Rachmat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini