Dunia Pendidikan Kembali Terancam, !! Diduga Setiap Pelulusan SDN Wanareja Melakukan Pungutan

58

KAB. SUBANG, FOKUS BERITA NASIONAL | Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar.

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (Sekolah Negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap orang tua murid, Kamis (01/08/2019)

Namun masih ada oknum Kepala Sekolah beserta guru memungut biaya atau melakukan pungutan kepada peserta didik. Mirisnya saat ditemui alumni SD Negri Wanareja (Windi Puspita Sari) kelulusan tahun 2012 – 2013 Ijazah ia masih ditangan guru, pemgakuannya dikarnakan tidak memiliki uang untuk membayar biaya yang harus dikeluarkan.

“Saya lulus tahun 2013, hingga saat ini ijazah masih ditangan guru, saya disuruh bayar 170.000 untuk menebus ijazah,” ucap Windi salah satu alumni SD Negri Wanareja, Rabu malam (31/07/2019).

Saat dipertanyakan terkait ijazah dengan tegasnya windi menjawab,” Saya butuh ijazah itu, untuk melamar kerja atau untuk keperluan yang lainnya,” lanjut windi.

Hal serupa dilontarkan oleh Darma orang tua dari Wawan Darmawan, ia salah satu alumni SD Negri Wanareja kelulusan tahun 2016 – 2017,” Dulu disuruh bayar 260.000 tapi udah dibayar 100.000, tinggal 170.000, hingga saat ini Ijazah belum dikasih (Pihak Sekolah),” tandasnya.

Darma memaparkan alasan pihak sekolah dasar meminta biaya tersebut,” Dikarnakan (Anak Darma) tidak mengikuti ulangan semester satu, harus pakai uang kalau tidak salah 70.000 jadi totalnya 170.000 yang belum dibayar,” papar Darma.

Seolah-olah oknum Kepsek dan guru SD Negri Wanareja tidak tahu tentang pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan “Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan”.

Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah.

Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (penjara).

Dalam hukum pidana secara umum mengatur bagi pihak kepala sekolah yang bersangkutan dan kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Reporter : Bachrie

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini