08/11/2022
Post Visitors:24

BANDUNG – FBN | Gerakan Aliansi Perempuan (GERAK Perempuan) di Depan Gedung Sate dan DPRD Provinsi Jawa Barat menuntut RUU PKS untuk di Sahkan kembali yang sebelom nya sudah di cabut oleh DPR RI Komisi VIII pada tanggal 30 Juni 2020 secara resmi.

Aksi Gerak perempuan di Depan Gedung Sate dan DPRD Provinsi Jawa Barat menyuarakan agar DPR RI KOMISI VIII mengesahkan kembali RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).DPR RI Komisi VIII mencabut RUU PKS dari Polegnas Prioritas 2020.Selas (14/7/20)

Wakil Ketua Komisi VIII mengatakan bahwa pembahasan RUU P-KS sulit dilakukan saat ini sebagai alasan pencabutan.Keputusan ini diambil setelah Komisi VIII membatal diri dqri pengusul RUU P-KS.

Komisi VIII menjajikan RUU P-KS masuk kedalam Polegnas Prioritas 2021.Dalam kondisi darurat kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ini menjadi hantaman keras bagi para korban kekerasan seksual yang sedang memperjuangkan haknya dimana perempuan di Indonesia rentan mengalami kekerasan seksual.”kata Ressa Ria Selaku Korlap GERAK Perempuan.

Data CATAHU 2020 Komnas Perempuan mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam 12 tahun terakhir jumlah kasus nya terus meningkat 792% dalam kondisi pandemi COVID-19 ini.

Berdasarkan data SIMFONI PPA ( Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) setidaknya telah terjadi 6.427 kekerasan perempuan masih sangat tinggi disinilah di harapkan perlindungan bagi hak perempuan di seharusnya dipikirkan bukan di hilangkan.

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi kekerasan perempuan yang jumlah angkanya tertinggi di Indonesia dengan jumlah angka mencapai 2.738 kasus.

“GERAK Perempuan Jawa Barat mengecam keputusan pencabutan terkait RUU P-KS dari Polegnas Prioritas 2020 yang dimana RUU P-KS ini merupakan upaya Hukum dan solusi perlindungan hak bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual.”tambahnya

GERAK Perempuan menuntut :
1.DPR segera menarik keputusan pencabutan RUU P-KS dari Polegnas Prioritas 2020 untuk kemudian membahas serta mengesahkan menjadi Undang-undang.

2.DPR tidak menggunakan situasi pandemi sebagai alasan untuk menihilkan data yang membuktikan Urgensi dari RUU P-KS bagi seluruh warga negara Indonesia.

3.Seluruh jajaran Pemerintah dan instansi terkait seperti Kementrian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan Anak turut serta mendorong DPR untuk mengesahkan RUU P-KS.
4.DPR harus menjalankan mandat untuk membuat Legislasi yang melindungi Rakyat dengan memprioritaskan RUU P-KS.tegasnya.

Reporter : (Deni)

%d blogger menyukai ini: