07/06/2022
Post Visitors:36

FOKUS BERITA MELAWI – Dalam rangka menghadapi Pemilu Tahun 2024 mendatang dan menciptakan pemilu yang jurdil, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Melawi menggelar diskusi bersama OKP (Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda) di Cafe Putri Tanjung, Kecamatan Nanga Pinoh pada Selasa, (24/5/2022) sekitar pukul 16.00 WIB.

Diskusi yang dikemas secara ringan dan santai dengan tema “Membangun Gerakan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilu” mengundang sejumlah OKP di Kabupaten Melawi.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Melawi, Hamka, S.Sos mengatakan, diskusi ini dilaksanakan sebagai persiapan pengawasan dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang.

“Segmen diskusi difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Tujuannya adalah untuk mencapai pemilihan yang berkualitas sesuai amanah undang-undang,” jelas Hamka.

Dituturkan Hamka, indikator kualitas yaitu, penyelenggaraan Pemilu yang adil, tingginya pastisipasi pemilih dan cerdas dalam menggunakan hak pilih, demokratisasi internal partai, terpilihnya wakil rakyat yang bertanggung jawab dan terpilihnya pemimpin yang mendorong pemerintahan yang bersih.

“Tujuan Pengawasan sendiri adalah untuk memastikan penyelenggara pemilu secara Luber, Jurdil dan berkualitas” ujarnya.

“Selain mewujudkan Pemilu yang demokratis pengawasan dilakukan untuk memastikan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi pelanggaran dan akuntabilitas hasil pilkada” imbuhnya.

Masih menurut Hamka, Pemilihan umum adalah kompetensi politik yang syarat dengan adanya indikasi pelanggaran. Oleh karena itu, pengawasan pastrisipasi dari masyarakat perlu dilakukan untuk menjaga integritas hasil pemilihan.

“Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi proses pemilihan, berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraannya” pungkasnya.

Hamka juga menyebutkan, bahwa selain partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Tokoh agama dinilai memiliki peranan yang sangat penting untuk menyikapi terjadinya konflik dalam Pemilu.

“Sangat relevan untuk kami minta tokoh-tokoh agama untuk meredam hal-hal yang tidak kita inginkan sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan atau Pilkada,” tutupnya.

OKP yang hadir dalam diskusi yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Melawi tersebut antara lain, GMKI, PMKRI, GMNI, HMI, HMKM, PMK dan Ketua BEM STKIP Melawi.

Sementara itu, Pengurus DPP GMKI pusat, Kaleb Elevensi pada kesempatan itu mengajak seluruh OKP yang hadir untuk berpartisipasi aktif menolak money politik dan menangkal berita hoax serta bijak dalam bermedia sosial.

“Mari kita ajak keluarga, teman dan lingkungan disekitar kita berpartisipasi untuk menolak politik uang pada pemilu yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang,” pungkasnya. (Dik/Ade S)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: