Hadapi Pilkades 2019 Kabid DPMPD Batubara “Berani Abaikan Peraturan Bupati”

54

KAB. BATUBARA, FBN | Untuk Hadapi Pilkades serentak 2019. Kabid DPMPD diduga terlalu berani mengabaikan Peraturan Bupati. Pernyataan Oknum Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dinilai kangkangi dan abaikan Peraturan Bupati (Perbup) Batu Bara Nomor 37 tahun 2019 tentang pelaksanaan Pilkades.

Demikian rangkuman pembicaraan dengan anggota Panitia Pilkades Desa Lubuk Hulu Wagiran, Suardi dan Abdurrahman, Jumat (18/10/2019).

Disebutkan, Wini Kabid PMD pada pertemuan Rapat koordinasi atas temuan Ijazah SD atas nama Saharuddin balon Kades Lubuk Hulu, di kantor Camat Datuk Lima Puluh, Kamis.(17/10/2019) dinilai tidak taat hukum.

Soalnya, Wini mengatakan jika Ijazah Paket B milik Saharuddin ada berarti Ijazah SD tidak masalah. Wini mengintruksikan agar bacalon yang bersangkutan langsung meminta surat keabsahan Ijazah itu ke Disdik Asahan. Dengan alasan agar tidak merepotkan panitia.

Pada acara yang dihadiri Camat Ngatirun SH, Sekcam, Ketua Panitia Pilkades Desa Lubuk Hulu Zainuddin didampingi anggota Wagiran, Suardi dan Abdurrahman dan beberapa staff kantor Camat, anggota Panitia Suardi kembali mempertanyakan kepada Kabid apa yang mendasari pendapatnya.

“Kalau seandainya berkas sudah cukup serta Pasal 33 dan 34 Perbub terpenuhi dan berkas diterima sehingga calon ditetapkan. Apabila masyarakat menggugat bagaimana sikap Ibu sesuai pasal 43, tentang sengketa calon, sebab ini kan sudah diketahui masyarakat”, tanya anggota panitia Suardi.

Menjawab itu, Wini mengatakan Pasal 43 tentang sengketa calon tidak usah dipakai dan dikesampingkan saja. “Kalau itu kita pakai semua bakalan gak jadi – jadi pelaksanaan Pilkades kita. Asik asik kita menanggapi persoalan gugatan masyarakat,” ketus Wini.

Menurut Wini, Pasal 43 tersebut baru diberlakukan pada Pilkades tahun 2021. Setelah mendengar ucapan itu seluruh panitia Pilkades membubarkan diri.

Kepada wartawan, anggota Panitia Pilkades mengatakan jika melihat ungkapan Kabid PMD Wini ada kesannya Perbup 37 tahun 2019 tentang pelaksanaan Pilkades dipasal 33, 34, 35 dan pasal 43 dikangkangi.

“Padahal di Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 jelas ditegaskan panitia yang berwenang untuk koordinasi dan klarifikasi pada instansi terkait. Ini terkesan diabaikan dengan diintruksikannya calon yang langsung meminta surat keabsahan Ijazah itu ke Disdik Asahan”, ungkap Suardi.

Dirilis sesuai data metrokampung.com. (Supriadi)