HUT Adhiyaksa ke 59, Kejari Karawang Diapresiasi Ormas Repdem dan LSM Atas Kinerja Kejaksaan

58

KAB. KARAWANG, FOKUS BERITA NASIONAL | Di Hari Ulang Tahun (HUT ) Adhyaksa ke -59 yang di gelar Oleh Kejaksaan Negeri Karawang yang jatuh Pada Tanggal 22 Juni 2019. Senin 22/07/2019.

Dalam kesempatan di gelarnya HUT Adhiyaksa datang Rombongan Ormas Repdem dengan ketua Deden Sopian dalam Orasinya Ketua Repdem Mendukung kinerja Kejaksaan Negeri Karawang terkait TP4D

Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Selentingan ada pesimisme yang muncul dari sebagian praktisi akan efektivitas tim dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.Ujar Deden Sopian.

“Obyek pengawalan dan pengamanan adalah instansi pemerintah/BUMN/BUMD.
Aspek utama pengawalan dan pengamanan oleh TP4D Kabupaten Karawang,adalah aspek Hukum berupa penerangan hukum, penyuluhan hukum, pendampingan hukum melalui Pembahasan hukum dan Pendapat hukum, hingga penegakan hukum jika ditemukan bukti permulaan yang cukup merugikan keuangan negara.ucap Deden Dalam Orasinya.

Andri Kurniawan, dimana TP4D analogi nya lebih baik mencegah dari pada mengobati, konsultasi konsultasi hukum, unsur terpenuhi kami mendukung, apalagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Karawang lebih dari 4 trilyun.

Ektivitas kami mendukung kejaksaan dalam melakukan penindakan.ujar Andri Kurniawan perwakilan dari Ormas Laskar merah putih kabupaten Karawang.

Saya Ucapkan Terimakasih Pada Ormas Repdem dan Perwakilan Dari Laskar merah putih (LMP) yang telah mensupport dan mendukung kinerja TP4D, kata Ketua TP4D Kejari Karawang, Faisal B Makki,

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya TP4D bersifat pasif dengan menunggu permohonan dari instansi pemerintah/BUMN/BUMD. Meski pasif dalam menjalankan tugas pengawalan dan pengamanan, TP4D tetap
dituntut proaktif mensosialisasikan tugas dan fungsi kepada instansi pemerintah/BUMN/BUMD.
TP4D Pengawal Aspek Hukum

Tujuan obyektif pengawalan dan pengamanan adalah menghindari, mencegah dan menegakkan hukum terhadap potensi terjadinya Kerugian Keuangan Negara.
TP4D berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam menjalankan
tugas pencegahan dan penegakan hukum.

keberadaan TP4D dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala penting yang dihadapi oleh pelaksana pengadaan barang/jasa. Kendala-kendala seperti intervensi, intimidasi, ketakutan atau keragu-raguan mengambil putusan yang pada akhirnya menghambat percepatan pembangunan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 (Inpres 7/2015) adalah titik tolak lahirnya TP4 di pusat dan daerah. Kemudian atas inisiatif dari Jaksa Agung diterbitkanlah Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan.

Dalam KEP-152/A/JA/10/2015 ini sangat gamblang tugas dan fungsi TP4,KEP-152/A/JA/10/2015 menjadi lebih kuat dan mengikat melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per – 014/A/Ja/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan. Terdapat beberapa pasal yang menarik untuk dicermati.

Pasal 9 ayat 2 Kegiatan Pengawalan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari lingkungan Instansi Pemerintah/BUMN/ BUMD. Ini berarti TP4 sifatnya pasif sesuai permintaan, tidak reaktif sesuai dugaan sebagian pihak.

TP4D dituntut proaktif dalam menjalin komunikasi ke instansi pemerintah/BUMN/BUMD guna mensosialisasikan tugas Pengawalan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan. Secara komunikatifnya, “silakan para pihak memanfaatkan TP4 sebagai fasilitasi layanan hukum dari Pungkasnya.

Reporter: A. Rachmat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini