Ini Alasan Kenapa Kapolres Mengembalikan 171 Kaleng Sianida dan 440 Karbon ke PT. SHC

KAB. BURU – FBN | Kapolres Pulau Buru, AKBP Ricky Punama Kertapati, S.I.K.M.Si Mengembalikan 171 kaleng Sianida berukuran 50 kg dan 440 Karbon kepada PT. Sumber Hidup Cimindo (SHC), pernyataan ini disampaikan tegas dihalaman Mapolres Pulau Buru Jumat 18 oktober 2019 pukul 15.30 Wit.

Barang bukti yang berhasil diamankan pihak Mapolres Pulau Buru Kata Ricky, adalah milik PT. SHC dan sudah dilakukan Penanganan perkara dengan jumlah barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian berjumlah 171 kaleng ukuran 50 Kg Sianida dan 440 Karbon.
Kasus ini sudah dimulai pada tahun 2018 lalu, yang ditangani pihak Polres Pulau Buru.

Kami dari pihak Kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap barang – barang berupa Sianida dan Karbon, dari pemeriksaan, yang bersangkutan telah memiliki izin untuk pendistribusian dan peredaran penjualan dari Sianida tersebut”Lanjut Ricky.

Izin itu dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2018, sedangkan dilakukan penangkapan dari pihak kepolisian yaitu, pada bulan Agustus tahun 2018 kemarin, jadi pada saat dilakukan penangkapan, Perusahan tersebut telah miliki izin. “Kata Ricky selaku Kapolres.

Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan perkara tersebut kepada ahli, antara lain ahli dari Provinsi, yaitu perindustrian, ahli dari Kementrian Jakarta Perindustrian dan Perdagangan serta ahli pidana dari Universitas Pattimura(Unpati) dan ketiga ahli ini menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran administrasi dan belum masuk dalam ruang pidana.”Ujar Kapolres Pulau Buru.

Lanjutnya, Kami juga melakukan komonikasi, dan peredaran barang tersebut ini juga ada hulur dan hilir, dimulai dari penjualan akhirnya ini semunya suda dilakukan konfirmasi kepada ahli lingkungan hidup yang ada di Provinsi Maluku dan dari keterangan ahli disampaikan bahwa, ini adalah domen dari pada Perindustrian dan Perdagangan, karena barang tersebut bila digunakan akan menimbulkan dampak pada lingkungan hidup, dan juga barang itu harus diambil Amdal dan izin pengguna tehadap bahan kimia tersebut”Tuturnya.

Barang tersebut, dikenakan pasal 106 dijontok pasal 24 UU nomor 7 tahun 2014 yaitu UU perdagangan terkait dengan peredaran bahan kimia berbahaya ini, selanjutnya dari hasil tersebut setelah kita mendapat keterangan ahli bahwa ini adalah pelenggaran administrasi , kemudian Kita juga, sudah melakukan gelar perkara pada saat itu, dan gelar perkara diputuskan bahwa, ini adalah pelanggaran administrasi.

Selanjutnya Kami dari Kepolisian, akan berkordinasi dengan Kadis Disperindag kabupaten buru , Pak Ajid. Umarternate, karena semuanya ini adalah domeng wewenang dari Disperindag, selanjutnya pihak Disperidag melakukan koordinasi dengan pihak Kementrian Perdagangan di Jakarta dan hasilnya , dikeluarkan surat dari Dirjen perdagangan yang intinya menyampaikan bahwa, terjadi pelanggaran administrisi dan diberikan sangsi administrasi terhadap PT SHC yaitu, berupa pengeluaran barang bukti dan barang yang ada ini akan dikembalikan lagi ke asalnya yaitu di Jawa Timur(Surabaya).
Karena barang tersebut dilarang beredar di wilayah hukum kabupaten buru.

Reporter : Sofyan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *