Jaling Desa Amburadul, Ketua L-KPK Anwar Soleh Meminta Dinas Lakukan Sidak

59

Kab.Bekasi – FBN | Peningkatan Jalan Lingkungan (JALING) Di Kampung Sampora ,Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, baru beberapa hari di temukan sudah pada retak, dan terkesan amburadul, terlihat hasil pengerjaan Jaling banyak kejanggalan diduga tidak sesui Sfek.

Awak media FBN melakukan investigasi dengan mengkonfirmasi salah satu warga masyarakat lingkungan setempat, Menurutnya dari mulai pembangunan Jaling dan Jalan setapak (Japak) diduga pekerjaan tidak terlihat ada pihak pengawas, juga tidak terlihat pihak pelaksana, sehingga memberikan cela kepada pemborong dengan bebas untuk melakukan kecurangan, selain mengurangi volume tinggi juga kwalitasnya tidak akan tahan lama yang penting pengerjaan cepat selesai,sambungnya”

Masyarakat kp.sampora merasa kecewa dengan adanya pembangunan peningktan JAPAK dan JALING, pasalnya pengerjaannya baru beberapa hari pada retak amburadul, pungkasnya kepada fokusberitanasional.com , Rabu (27/11/19 ).

Di tempat yang sama, kepada salah satu anggota Lembaga Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD ) Kabupaten Beksi, inisial EX ini angkat bicara, menurut anggota kami, dari awal pengerjaan Jaling, dengan volume panjang kurang lebih “100 M x lebar 3 M x tinggi 0,7 cm pengeras dasarnya tidak merata,volume samping kiri – kanan 0,7 cm volume tinggi tengah 0,5 cm, Kalau di ratakan “ 0,7+0,7= 14 cm + 5 cm = 0,19 cm Dibagi 3 berarti hasil ketinggian diratakan hanya 0,6 cm sekian, lebih lanjut”

Sama halnya pengerjaan Peningkatan Jalan Setapak ( JAPAK ) dengan Volume panjang + 261 M dengan volume tinggi tidak merata, ada volume tinggi, 0,6 cm, 0,8 cm.

Bang ex menerangkan Pengerjaan peningkatan JAPAK dan JALING kp. Sampora Rt 002/ 01 Desa Pasirtanjung yang memiliki volume panjang dengan kurang lebih 365 M, pembangunan peningkatan JAPAK dan JALING ini sumber dana dari mana dan berapa anggarannya, siapa pelaksananya,karena tidak ditemukannya papan proyek di lokasi,sambungnya.

Saat di pertanyakan kepada Kepala Desa, dengan adanya Peningkatan Jaling di Kp.Sampora itu, Dia (Kades) tidak mengetahui detailnya pekerjaan, dengan menyarankan untuk Komunikasi kepada pelaksana yang bernama Erwin”Jelasnya Ex.

Namun Pembangunan JALING dan JAPAK tersebut pihak Desa menurut Erwin saat di hubungi Ex selaku dari JMPD,paparnya Ex.

Bang ex mengatakan kepada wartawan FBN “Pembangunan di era reformasi dan otonomi daerah, Peran serta elemen masyarakat memiliki hak untuk tau dalam hal pembangunan yang dibiayai dari pemerintah Pusat/ Daerah, untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran,yang sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Pasal 25 Peraturan Persiden RI No. 70 tahun 2012 Pelaksana Pembangunan Pemerintah Pusat/ Daerah wajib memasang papan nama pihak rekanan/ pelaksana tidak memasang papan nama sejak awal dilokasi ketika tengah berlangsung sangat bertentangan dengan Undang Undang.

Menurut bang ex, diduga pihak konsultan pengawas dinas terkait kerjasa sama dengan pihak pelaksana Agar para pekerja dengan bebas melakukan kecurangan, yang penting pekerjaan cepat selesai.

Pentingnya peran masyarakat ini mengacu dalam UU No.71 tahun 2000 tentang peranserta masyarakat dalam mewujudkan penyelenggara pemerintah yang baik dan bebas KKN. Serta UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mengacu juga kepada Keputusan Mentri Pedayaguna Aparatur Negara Nomor : KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat Bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang aktif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas KKN.

Sementara” Anwar Soleh selaku Ketua Lembaga Komunitas Pemberantasan Korupsi ( LKPK ) Kabupaten Bekasi angkat bicara, atas temuan pembangunan peningkatan JALING dan JAPAK kp. Sampora, yang tidak jelas anggarannya sumber dana darimana, Hal ini kepada Intansi terkait, DPMD, Dinas Inspektorat, dan BPK segera sidak ke lokasi Kp. Sampora Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kab. Bekasi.

Menurutnya Peningkatan Jalan Setapak/ Jalan lingkungan itu di duga sumber dana dari Dana Desa, pasalnya DD diperuntukan untuk peningkatan,Japak, Jaling yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan,diduga Pembangunan Japak dan Jaling di kp.Sampora Desa Pasir Tanjung itu, sumber dana dari Dana Desa,maka dari itu kita akan laporkan ke Kajari saja,dengan tegas pungkasnya. Ketua L-KPK.

Reporter : ( A.Rachmat )