Jalur Konstitusional: Mencari Keadilan Dalam Negara Demokrasi

59

BEKASI, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Dulu, ketika Partai Politik belum mapan militer selalu berusaha mengintervensi di luar tanggung jawab profesionalnya. Menurut Samuel P. Hutington, Political Orde in Changing Societies, 1983. ” faktor-faktor penting yang menyebabkan golongan militer melakukan intervensi bukan alasan yang bersifat militer melainkan politis, dan juga bukan karena kepincangan sosial dan organisasi kekuasaan militer, melainkan justru karena struktur kelembagaan dan kesemrawutan politis yang terjadi dalam masyarakat”.

Disampaikan Pengamat Politik Bagong Suyoto, juga Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesua (APPI) dan Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS). Minggu (26/5/2019).

Dalam konteks militer campur tangan di bidang politik disebut Pretorianisme. Samuel H. Hutington menyatakan, pretorianisme yang sempit adalah tentang campur tangan militer di bidang politik, dan faham kependetaan (klelerikalisme) di dalam partisipasi tokoh-tokoh agama.

Peran militer di bidang politik di Indonesia dalam beberapa dekade begitu dominan, selama 32 tahun dan sejak reformasi 1988/1989 secara bertahap ditarik ke barak-barak menjadi tentara profesional, terutama ketika Presiden Gus Dur. Hal itu diperkuat sejak semakin mapannya partai politik dan adanya Pemilu langsung. Tentu pada saat demokrasi berkembang — kini diuji keras — maka kita tidak ingin ke masa-masa otoriterisme, suatu zaman tidak ada kebebasan.

Namun ketika ada masalah genting dan mengganggu keamanan masyarakat dan negara militer, di Indonesia dikenal ABRI dan menjadi TNI selalu hadir membantu polisi. Seperti yang terjadi pada 21-22 Mei 2019. TNI hadir meredam dan mendamaikan massa demontrasi yang awalnya damai menjadi kerusuhan massal di dekan gedung Bawaslu, Jl. Tanah Abang, Sabang, dll. TNI dengan pendekatan yang merangkul dan melindungi lebih bisa diterima masyarakat sipil. TNI dengan rakyat mempunyai hubungan spesial pada saat-saat genting.

Aksi-aksi pasca-pengumuman hasil Rekapitulasi KPU pada pukul 01.40 Wib dini hari. Rekapitulasi KPU menunjukkan suara Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin menang Pemilu 2019. Artinya, Paslon 02 Probowo-Sandi kalah. Kubu Prabowo-Sandi sangat kecewa, demikian para pendukung dan simpatisannya di daerah-daerah. Kubu 02 mengklaim, bahwa Pemilu 2019 disarati kecurang terstruktur, sistematis dan massif sehingga tidak menerima hasil rekapitulasi KPU.

Mereka sudah jauh-jauh hari akan melakukan demontrasi massif di depan gedung KPU. Tetapi massa tidaklah dapat menyentuh gedung KPU karena pengamanan sangat ketat. Akhirnya melakukan demo di depan gedung Bawaslu dan terjadi kerusuhan pada 21-22 Mei 2019. Dampak-dampak kerusakan demontrasi dan kerusuhan itu, tertutama jatuhnya korban nyawa sudah banyak diungkap media massa. Demokrasi masih perlu korban nyawa manusia di zaman millenial ini.

Kemudian banyak pihak yang mengecam kerusuhan itu dan meminta menempuh jalur konstutional dalam menjaga suasana demokrasi, ketertiban dan keamanan masyarakat. Pada malam hari tanggal 24 Mei 2019 Kubu 02 Prawobo-Sandi yang diwakili Tim Advokatnya mengajukan dokumen tentang berbagai pelanggaran Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Tampaknya Kubu 02 ingin mencari keadilan dan kejujuruan, seperti Pemilu yang Luber dan Jurdil, sebagaman mandat UUD 1945. Pada proses awal ini Kubu 02 belum begitu nyakin MK dapat independen.

Untuk mencari keadilan dalam institusi hukum, MK memang tidaklah mudah, namun jalan ini harus dilalui sebagai upaya menegakkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dan selama proses persidangan dibuka ke publik. Masyarakat dapat menyimak persidangan itu dan bukti-bukti hukum dapat diperlihatkan secara terang benderang.

Socrates dalam “Hari-Hari Terakhir Socrates” (Plato, 1993), filsuf Yunani mengatakan, baik kealiman maupun keadilan tergolong sebagai keutamaan-keutamaan dalam pemikirannya. Keutamaan-keutamaan itu cenderung digabungkan di dalam satu individu, dan walaupun satu pemikiran dari semua keutamaan itu manifestasi dengan sendirinya di dalam lingkup tindakan, semuanya dibangun di atas beberapa pengetahuan moral dasar, yaitu pengetahuan yang cukup untuk memastikan tindakan yang tepat. Keutamaan keadilan dan kesalihan (atau kesucian).

Keadilan yang diinginkan berbagai pihak nanti akan tampak atas ucapan-ucapan dan tindak-tindak para hakim MK selama proses sidang persilisihan Pemilu 2019 berlangsung. Sebaiknya semuanya punya praduga baik atas independensi dan kenetralan MK, terutama kubu 02 Prabowo-Sandi.

Mungkin keadilan secara hukum berbeda dengan keadilan masyarakat. Semua itu didasarkan bukti-bukti hukum dan argumentasi para hakim versus advokat di medan sidang MK. Masyarakat akan menyaksikan secara detail dan serius.

Pada akhir persidangan di MK itu akan ada keputusan-keputusan penting, salah satunya perolehan suara terbanyak sebagai pemenang Pemilu, dan lainnya kalah. Keputusan final itu harus diakui dan dihormati kedua pasangan, juga para pendukung dan simpatisannya. Itu artinya kita taat pada hukum sebagai panglima di negara Republik Indonesia. Seterusnya kita bersatu padu menerus pembangunan nasional Indonesia. (red**)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini