Kades Kramatmulya, H. Kardi: “Bantah Adanya Tudingan Penyalah Gunaan Anggaran Dana Desa”

58

Kades Kramatmulya, H. Kardi, “Bantah Adanya Tudingan Penyalah Gunaan Anggaran Dana Desa”

FOKUS BERITA NASIONAL I KABUPATEN KUNINGAN – Kepala desa Kramatmulya, Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, menyangkal adanya statment Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kabupaten Kuningan, di media online Fokus Berita Nasional.com Senin (7/1/2019) atas dugaan telah menyalah gunakan Anggaran Dana Desa.

Dikatakannya, Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2016 telah teralisasi dengan fisik yang jelas dan dapat dipertangung jawabkan. Dikatakan H. Kardi Kepala desa Kramatmulya, kepada Fokus Berita Nasional.com Selasa (15/1/2019) melalui hak jawabnya, dalam pelaksanaan kegiatan, mekanisme pencairan atau penggunaan keuangan dalam kegiatan sangat jelas.

Mengacu pada perturan Bupati Kuningan Nomor 19 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang jasa, di Kabupaten Kuningan dan ditindak lanjuti dengan SK Kepala Desa Nomor 141 / KPTS/ 12B/ Pem/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan desa Kramatmulya Tahun Anggaran 2016.

Seperti pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) Tahun 2016 sesuai dengan Nomenklatur di APBDes, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 110.000.000,- (plus pajak dan honorium TPKPD) dengan Volume 246 Meter dari Dana Desa (DD) Tahun 2016. “Bahkan usai kegiatan tersebut, telah dimonitor oleh tim Monitoring tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten dan telah diaudit oleh Bawasda”.

Pendapatan pada Pengelolaan Pasar Desa Tahun 2018 dari pihak ketiga sebesar Rp. 200.000.000,- dan perparkiran di tiga titik Rp. 98.000.000,- dengan jumlah Rp. 298.000.000,- (sesuai ketentuan perdes). Sewa Tanah Kas Desa (TKD) atau Bengkok Rp. 45.000.000,- Sewa Puskesmas Rp. 3.000.000,- dengan total APBDes murni Rp. 286.400.000,- telah terserap sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagai bentuk tranparasi kepada masyarakat atau publik, telah kami pampang Baligho sebagai informasi di Kantor Pemerintahan Desa Kramatmulya.

Posyandu yang diduga tidak tepat sasaran, kami menjelaskan, sebelum pelaksaanaan Pembangunan Posyandu, kami terlebih dahulu melaksanakan rapat musyawarah dengan BPD, DKM dan Tokoh Masyarakat.

Hasil pengelolaan Tanah Bengkok, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2015. Tentang Keuangan Desa Pasal 18 ayat 3. Digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala desa dan perangkat desa.

Seluruh pendapatan dari hasil Pengelolaan Tanah Bengkok, telah disalurkan dan disetorkan melalui rekening KAS desa, sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dirinci pengunaannya ditetapkan dalam APBDes “baligho terpampang pada papan pengumuman di desa Tahun 2018”. Dan untuk pengelolaan Tahun 2019, akan dicetak dalam baligho setelah APBDes disahkan.
Selajutnya untuk penyewa sawah bengkok, berdasarkan data dari ketua Kelompok Tani Mulya Asih II, sebanyak 36 orang warga desa Kramatmulya asli, dan 7 orang warga luar desa Kramatmulya.

Masih dikatakan H. Kardi, Pemanfaatan Sumur Bor, untuk warga Rt. 10 sangatlah bermanfaat sekali, kalaupun untuk memenuhi kebutuhan air seluruh masyarakat, “ya tentu tidak mungkin, karena kedalaman sumur tersebut, haya 80 meter”. Secara kronologis kami tidak tahu persis, titik mana saja yang mengandung air, hanya orang teknis pada Dinas SDAP yang tahu, titik mana sajah yang bisa dibor, sehingga lokasinya berada di tengah tengah desa Rt. 10. Dusun Puhun. Terangnya. (Red-FBN)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini