Kades Lambang Jaya Kimblan Sahroni Diduga Berada Dibelakang Dalang Mafia Tanah, “Siap Siap Masuk Bui”

KAB. BEKASI, FOKUS BERITA NASIONAL | Pemerintahan Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang di pimpin oleh Kimblan Sahroni, yang diduga tidak mengakui keabsahan atas tiga surat Tanah Waris yang notabenenya dari negara, permasalahan sebidang tanah dengan luas 1107. Status tanah Ibu Naya yang sudah ditetapkan berdasarkan putuskan pengadilan, Selasa (4/9/2019.)

Kuasa Hukum Ibu Naya ketika saat bertemu dan berdialog dengan Kades Lambang Jaya diduga kurang terbuka soal administrasi Desa, pasalnya ketika di pertanyakan surat tanah leter C nya berkilah kesana kemari.

Karena titik permasalahan tersebut semuanya ada pada buku induk atau leter C perihal riwayat tanah, seorang kepala desa harus terbuka dan memberikan pelayanan serta hak yang sama kepada semua warganya.

Keterbukaan informasi public dari kepala Desa Lambang Jaya, dipertanyakan selain diduga menutupi permasalahan tersebut, diduga kuat kepala Desa Lambang Jaya ikut terlibat di dalamnya.

Kuasa Hukum ibu Naya, Ir.Sukowati, S, Pakpahan,S.H, M.H,CPCLE, kuasa hukum mengatakan kepada media Fokus Berita Nasional Selasa (3/9/19) Bahwa pertemuan kami dengan kepala Desa Lambang Jaya dan di saksikan oleh wartawan serta LSM, untuk melihat langsung kinerja Kades Lambang Jaya yang dinilai kurang koperatif terhadap Lawyer atau pun media dan LSM.

“Menurut bapak Kimblan bahwa informasi leter C ada di Desa Tambun Selata, hari ini kita sudah bertemu dengan kepala desa Tambun Selatan, bahkan dikatakan kepala desa Tambun Selatan leter C ada di Desa Lambang Jaya, karena itu semua ada di buku induk, seperti yang dikatakan kades Tambun Selatan.

Untuk membongkar kasus ini [mafia tanah], yang ada di Desa Lambang Jaya dan saya menduga di belakangnya ada kepala Desa” Jelasnya.

Ir.Sukowati, S, Pakpahan,S.H, M.H,CPCLE menegeskan bahwa kepala Desa Lambang Jaya yang di pimpin oleh Bapak Kimblan Sahroni untuk dapat memperlihatkan buku leter C dan riwayat tanah, Kimblan saat dimintai penjelasan sering kali keluar dari pokok permasalahan dan keluar dari undang-undang yang berlaku, karena kemarin hari jumat tanggal 30 agustus 2019, kita tidak di berikan informasi seterang -terangnya, padahal dalam UU KIP no 14 tahun 2008, pelaksanaan Pemerintahan yang baik adalah transfaran, jujur dan terang dengan cara Keterbukaan Informasi Publik, tapi bapak Kimblan tidak melaksanakan itu. Pasal 12 adalah pemohon informasi publik adalah warga Negara dan badan hukum Indonesia, Sesuai pasal 3 bagian D adalah mengwujudkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitu tranfaran, efektip dan efesien, akuntabel dan dapat di pertanggung jawabkan.

Kami menduga sebagai Lawyer, bapak Kimblan tidak mendukung untuk pelaskanaan perwujudan penyelenggaran negara yang baik, apa buktinya beliau menghalangi-halangi kami sebagai lawyer kuasa hukum dari ibu Naya untuk mendapatkan informasi yang terang dan jelas” sesalnya.

Masih kata Ir.Sukowati, S, Pakpahan,S.H, M.H,CPCLE, seandainya tidak ada itikad baik kami akan sampaikan permasalahan ini kepada Bupati Bekasi, dan apabila Bupati tidak bisa mengambil tindakan tegas kepada kepala Desa Lambang Jaya, saya akan menyampai kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera dapat di periksa kantor Desa Lambang Jaya, karena di duga kepala Desa menghalangi kami dan masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Di tempat yang sama kepala Desa Lambang Jaya Kimblan Sahroni mengatakan, di saat saya serah terima pada tahun 2010 [dua peride} sampai sekarang, di saat saya serah terimah itu adalah buku kohir dan buku riwayat tanah itu adalah bukan pada pemerintahan saya menjabat, saya terbuka apa adanya dan saya hanya punya buku kohir, buku Leter C saya akan buat berita acaranya kepada kades senior buku poto copyan berdasarkan itu.

“Rwayat tanah itu dari A dan si B itu artinya lurah sebelum saya, bisa menunjukan riwayat tanah ahli waris dan para ahli waris bisa kita undang semuanya di Desa, permasalahan ini harus duduk bersama antara pihak pihak terkait yang tertera dalam akta waris tersebut. Biar para ahli waris yang memberikan keterangan masalah tanah, kan saya tidak tahu, kalau perlu bapak saya undang” Jelasnya.

Masih kata Kimblan nanti kita undang semuanya, seperti ahli waris Naya dan anak-anaknya di undang begitu juga bapak Jemar kita undang, Desa dan Sekdes hanya mediator dan keputusannya A dan B kita buat berita acara kesepakatan kan gitu selesai masalah, jangan bukanya dalam arti KPK, kejaksaan dan pengadilan segala apapun, kalau memang salah kita ikutin, jangankan perbuatan saya perbuatan masyarakat kita wajib menghadiri panggilan. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *