Kadinkes Kabupaten Karawang Segera Memanggil Oknum UPTD Puskesmas Kutawaluya

KAB. KARAWANG, FOKUS BERITA NASIONAL | Undang Undang RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 3 ayat (1) pasal 4 ayat (2) dan(3) serta Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan imformasi publik.

Pasal 3 ayat (1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media imformasi, dan kontrol social, pasal 4 ayat (1) kemerdekaan pers di jamin hak asasi warga Negara,ayat (3) untuk menjamin kemerdekaan pers – pers Nasional mempunyai hak mencari memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan imformasi

a.Memiliki menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan suara gambar, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak,media online media electronic, Hal ini dilakukan dengan kesadaran sesuai dengan fungsi pers,

b.Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang demokratis sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat, sebagaimana tercantum dalam pasal 26 UUDsar tahun 1945 pers harus di jamin

c.Pasal 1 angka 11” Jika anda tidak berkenan dengan hasil liputan wartawan, Anda dapat mempergunakan hak jawab dan hak koreksi untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan fakta yang merugikan nama baiknya

d.Pasal 1 angka 12” Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain,

e. Pasal 15 ayat 2 huruf (d) Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan Ke Dewan Pers-Dewan Pers akan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers,

Hasil yang di hinfun” Iskandar media Spiri Jabar” UPTD Puskesmas Rengasdengklok sedang kegiatan Re-Akreditasi “kata Iskandar” sudah meminta ijin kepada salah satu staff Puskesmas Rengasdengklok. hendak melakukan peliputan pada acara Re Akreditasi Kamis (3/10/2019).

Langsung dihadang Oknum UPTD Puskesmas Kutawaluya ( dr.Hasan Hariri ) dengan lantang wartawan tidak boleh meliput kegiatan Re-Akreditasi yang tengah digelarnya “Sudah saya utarakan maksud dan tujuan untuk wawancara kepala Puskesmas Rengasdengklok setelah kegiatan selesai.

Tapi belum selesai saya bicara, HR langsung potong, menurut aturan kegiatan ini tidak bisa diliput dan dipublikasi karena bersifat rahasia, dan saya diminta anda tidak mengganggu jalannya Akreditasi, yang katanya untuk mempersiapkan hal itu seluruh jajaran Puskesmas Rengasdengklok harus rela meninggalkan keluarga untuk beberapa waktu, ini hidup atau mati Puskesmas Rengasdengklok,” kata Iskandar (4/10/19)

Dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Agar segera melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait dengan adanya Oknum UPTD Puskesmas Kutawaluya yang telah melanggar UU RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

1. Membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangannya, untuk menerapkan Hukum sesuai dengan ketentuan dan perataturan perundang-undangan dengan tetap konsisten
2. Segera Memanggil dan memeriksa Oknum UPTD Puskesmas Kutawaluya (dr.Hasan Hariri) yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan tetap mengacu pada “azas praduga tak bersalah” kami berharap agar pihak-pihak yang ber kompeten yang dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang agar segera melakukan tindakan Hukum sesuai dengan kewenangannya
Dan selanjutnya kami akan menyimpan berkas, gambar, rekaman dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan suara gambar maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunanakan media cetak media Online media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Disisi lain, hal yang mendapatkan informasi atau salinan data ini kami anggap masih dalam koridor tupoksi dalam melakukan pengamatan dan pemantauan serta fungsi PERS selaku control social masyarakat.

Reporter : A. Rachmat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *